Hukum  

Enam Sopir Kasus Solar Subsidi Dipulangkan, Polisi Tunggu Ahli

SULSELTA.NET, Tana Toraja — Enam sopir asal Kabupaten Enrekang yang sebelumnya diamankan Polres Tana Toraja terkait dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di SPBU Karangan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja, dilaporkan telah dipulangkan dengan status wajib lapor.

Keenam sopir itu tidak menjalani penahanan karena penyidik masih mendalami dugaan pelanggaran dan menunggu keterangan ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai kelangkaan solar dan antrean panjang kendaraan di sekitar SPBU Karangan, Lembang Buntu Limbong, Kecamatan Gandangbatu Sillanan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reaksi Cepat (URC) Satreskrim bersama Tim Resmob Polres Tana Toraja melakukan pemeriksaan kendaraan pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 00.10 WITA.

Dalam penindakan itu, polisi mengamankan enam sopir beserta lima kendaraan, terdiri atas tiga truk roda enam dan dua kendaraan roda empat yang diduga menggunakan tangki modifikasi.

Petugas juga menemukan 19 jeriken berkapasitas masing-masing 35 liter. Sebanyak 14 jeriken dilaporkan telah terisi solar dengan perkiraan volume keseluruhan mencapai 490 liter.

Berdasarkan perkembangan informasi penanganan perkara, keenam sopir diketahui memiliki barcode pembelian BBM bersubsidi serta surat tanda nomor kendaraan (STNK) yang sesuai dengan identitas kendaraan masing-masing.

Meski demikian, kepemilikan dokumen tersebut tidak serta-merta memastikan bahwa seluruh aktivitas pengisian, penampungan, maupun penggunaan solar telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyidik masih memerlukan keterangan ahli BPH Migas untuk menentukan apakah aktivitas yang ditemukan memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan atau niaga BBM bersubsidi.

Hingga perkembangan informasi yang dilaporkan, keenam sopir belum ditetapkan sebagai tersangka. Mereka dipulangkan dengan kewajiban melapor kepada penyidik, sementara kendaraan dan jeriken yang diamankan masih berada dalam penguasaan kepolisian sebagai barang bukti.

Polisi juga dilaporkan mendalami rekaman kamera pengawas (CCTV) serta meminta keterangan pihak pengelola dan operator SPBU Karangan untuk menelusuri proses pengisian BBM.

Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang cukup mengenai tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, penyidik dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah.

Perkembangan perkara ini masih menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Belum adanya penahanan maupun penetapan tersangka tidak berarti proses hukum telah dihentikan.

Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran pidana tetap bergantung pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.