Pajak Digital 9 November, Bank dan Fintech Dilibatkan

SULSELTA.NET, Jakarta — Pemerintah berencana memperluas sistem pemungutan pajak berbasis digital mulai 9 November 2026. Kebijakan ini menjadi perhatian karena melibatkan sektor perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), serta platform perdagangan elektronik.

Rencana tersebut disampaikan Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta pada 29 Oktober 2026.

Hashim menjelaskan bahwa penguatan sistem perpajakan digital merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara sekaligus mengurangi potensi kebocoran penerimaan pajak.

Langkah ini juga diarahkan untuk menjangkau aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem perpajakan atau dikenal sebagai shadow economy.

Dalam rencana tersebut, sektor perbankan dan perusahaan fintech akan dilibatkan dalam mekanisme pemungutan pajak berbasis teknologi.

Sejumlah perusahaan dalam ekosistem digital, termasuk GoTo, turut disebut dalam pembahasan perluasan sistem perpajakan.

Meski demikian, keterlibatan lembaga keuangan tidak serta-merta berarti seluruh transaksi perbankan, transfer uang, atau penggunaan dompet digital akan dikenai pajak baru.

Penerapan kewajiban pemungutan tetap memerlukan dasar hukum, penetapan pihak pemungut, serta ketentuan mengenai jenis penghasilan atau transaksi yang menjadi objek pajak.

Berawal dari Aturan Pajak Marketplace

Sebelum rencana perluasan pada November 2026, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.

Aturan yang berlaku sejak 14 Juli 2025 itu mengatur penunjukan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri.

Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat perusahaan marketplace pada 1 Juli 2026, yakni Shopee, Tokopedia, Blibli, dan Lazada.

Melalui mekanisme ini, marketplace yang ditunjuk bertugas memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPh atas transaksi pedagang sesuai ketentuan perpajakan.

Besaran pemungutan PPh Pasal 22 ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto yang menjadi dasar pemungutan, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

DJP menjelaskan bahwa ketentuan tersebut bukan pengenaan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pembayaran pajak dari pedagang secara mandiri menjadi pemungutan melalui marketplace.

Pedagang Kecil Mendapat Pengecualian

Pemerintah juga memberikan pengecualian bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet sampai Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Pedagang yang memenuhi kriteria tersebut tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace sepanjang memenuhi persyaratan administrasi, termasuk penyampaian surat pernyataan sesuai ketentuan.

Sementara itu, bagi pedagang yang memenuhi ketentuan pemungutan, pajak yang telah dipungut dapat diperhitungkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai status wajib pajaknya.

Ketentuan ini penting dipahami agar masyarakat tidak menganggap seluruh aktivitas jual beli daring otomatis dikenai tambahan pajak sebesar 0,5 persen.