Hukum  

Enam Kasus Dugaan Fraud Klaim BPJS di Sulsel Ditangani Kejaksaan

SULSELTA.NET, Makassar — Sebanyak enam kasus dugaan kecurangan atau fraud dalam pengajuan klaim rumah sakit kepada BPJS Kesehatan di Sulawesi Selatan tengah ditangani pihak kejaksaan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan pengelolaan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penanganan enam kasus itu terungkap dalam audiensi jajaran BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah IX dengan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Muhammad Syarifuddin di Makassar, Kamis (12/11/2026).

Deputi Direksi Wilayah IX BPJS Kesehatan Asyraf Mursalina menjelaskan, enam kasus dugaan kecurangan klaim rumah sakit tersebut telah masuk dalam penanganan kejaksaan.

Menurut Asyraf, pemanfaatan layanan JKN di Sulawesi Selatan mencapai sekitar 90.000 kepesertaan setiap hari kerja. Tingginya volume pelayanan tersebut membutuhkan pengawasan yang ketat untuk memastikan klaim rumah sakit sesuai dengan pelayanan yang diberikan kepada peserta.

Namun, BPJS Kesehatan menghadapi keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan langsung di fasilitas kesehatan. Petugas yang ditempatkan di rumah sakit lebih berfokus pada pelayanan informasi dan penanganan pengaduan peserta.

Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam mendeteksi potensi penyimpangan pengajuan tagihan pelayanan kesehatan, terutama untuk memastikan kesesuaian antara klaim dan layanan yang benar-benar diberikan.

Dalam audiensi itu, Asyraf didampingi Asisten Deputi Hukum Theo Suwanda dan Asisten Deputi Bidang SDMUK Saiyed Abdul Gaffar Assaqqaf.

Rombongan diterima Kajati Sulsel Muhammad Syarifuddin bersama Wakajati Prihatin dan jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Menanggapi persoalan tersebut, Muhammad Syarifuddin mendorong penanganan dugaan kecurangan klaim BPJS Kesehatan melalui pendekatan hukum pidana dan perdata sesuai dengan karakter masing-masing perkara.

Dugaan penyimpangan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi dapat ditangani melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel.

Sementara itu, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui JPN dapat memberikan pendampingan hukum serta mengupayakan pemulihan kerugian melalui mekanisme perdata.

Keterlibatan kejaksaan diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan dana JKN, khususnya dalam mencegah dan menangani dugaan manipulasi klaim yang diajukan fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan.

Persoalan pengawasan rumah sakit menjadi penting mengingat dana JKN digunakan untuk menjamin akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ketidaksesuaian klaim berpotensi memengaruhi akuntabilitas penggunaan dana program tersebut.

Meski enam kasus telah disebut sedang ditangani kejaksaan, BPJS Kesehatan maupun Kejati Sulsel belum mengungkap identitas rumah sakit yang terkait dengan perkara tersebut.

Nilai kerugian yang diduga timbul dari masing-masing kasus juga belum dirinci dalam informasi resmi yang disampaikan pada 12–13 November 2026.