SULSELTA.NET, Jakarta — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menyiapkan kebijakan yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan kenaikan pangkat dan promosi jabatan aparatur negara. ASN, anggota TNI, dan Polri yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya berpotensi mengalami hambatan dalam pengembangan karier.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengungkapkan rencana tersebut dalam kegiatan Media Gathering DJP di Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026).
Kebijakan ini akan menggunakan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dan Surat Keterangan Fiskal (SKF) sebagai instrumen pemeriksaan kepatuhan pajak sebelum aparatur negara memperoleh kenaikan pangkat, mengikuti pendidikan kedinasan, atau mendapatkan promosi jabatan.
Bimo menjelaskan bahwa substansi kebijakan telah disepakati di tingkat menteri. Pemerintah selanjutnya menyiapkan penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.
Peluncuran kebijakan direncanakan melibatkan empat hingga lima kementerian dan lembaga terkait. Namun, tanggal pemberlakuannya belum ditetapkan karena masih menunggu penyelesaian tahapan tersebut.
Dalam rancangan kebijakan ini, KSWP akan digunakan untuk memeriksa kepatuhan perpajakan aparatur yang mengajukan kenaikan pangkat atau mengikuti pendidikan kedinasan.
Status KSWP dinyatakan valid apabila identitas wajib pajak, termasuk nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sesuai dengan data DJP serta telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan untuk dua tahun pajak terakhir.
Sementara itu, SKF disiapkan sebagai persyaratan untuk promosi jabatan, termasuk pengangkatan dalam jabatan struktural atau eselonisasi.
Untuk memperoleh SKF, wajib pajak harus memenuhi sejumlah ketentuan, antara lain telah menyampaikan SPT Tahunan selama dua tahun terakhir dan tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali telah mendapatkan persetujuan resmi untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
Persyaratan lainnya berkaitan dengan status wajib pajak dalam proses penanganan tindak pidana perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari pendekatan perubahan perilaku atau behavioral nudging untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya mendorong aparatur negara menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebelum memperluas penguatan kepatuhan kepada masyarakat.
Selain mengintegrasikan pemeriksaan status pajak dengan administrasi kepegawaian, DJP juga menyiapkan penguatan edukasi perpajakan melalui program pendidikan dan pelatihan di lingkungan instansi pemerintah, TNI, dan Polri.
Materi perpajakan, termasuk penggunaan sistem Coretax, direncanakan masuk dalam program corporate university untuk meningkatkan pemahaman aparatur terhadap administrasi dan pelaporan pajak.
Rencana pengetatan kepatuhan tersebut muncul ketika pemerintah masih berupaya memenuhi target penerimaan pajak tahun 2026.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam konferensi pers APBN KiTa pada Jumat (13/11/2026), realisasi penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun.
Pemerintah masih menghadapi kekurangan penerimaan sekitar Rp514 triliun yang harus dikejar dalam dua bulan terakhir tahun anggaran 2026.






