Kasus Penyadapan Prabowo, LIMS dan Pegasus Jadi Sorotan

SULSELTA.NET, Jakarta — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka perhatian publik terhadap penggunaan teknologi pengawasan digital. Dua sistem yang menjadi sorotan adalah Lawful Interception Management System (LIMS) dan perangkat lunak mata-mata Pegasus yang memiliki cara kerja berbeda.

LIMS menjadi bagian penting dalam konstruksi perkara yang diungkap penyidik Bareskrim Polri. Sementara itu, kemungkinan penggunaan Pegasus mencuat melalui analisis pakar keamanan siber, tetapi belum dikonfirmasi sebagai teknologi yang digunakan dalam kasus tersebut.

Perkara ini menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian yang diduga terlibat dalam kegiatan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah.

Berdasarkan keterangan penyidik, dugaan penyadapan dilakukan melalui penyalahgunaan sistem LIMS yang terhubung dengan jaringan operator telekomunikasi.

Sistem tersebut pada dasarnya dirancang untuk mendukung penyadapan komunikasi dalam proses penegakan hukum berdasarkan kewenangan dan prosedur yang berlaku.

Namun, dalam perkara ini, penyidik menduga sejumlah nomor telepon sasaran dimasukkan ke dalam sistem intersepsi tanpa dilengkapi permohonan penyidik maupun izin yang sah.

LIMS Bekerja Melalui Jaringan Operator

Berbeda dengan aplikasi pengintai yang dipasang pada telepon, LIMS bekerja melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Teknologi ini memungkinkan intersepsi komunikasi tertentu pada tingkat operator, termasuk panggilan telepon, pesan singkat, dan informasi terkait aktivitas komunikasi sesuai kemampuan sistem yang digunakan.

Karena prosesnya berlangsung di jaringan operator, penyadapan melalui mekanisme tersebut tidak harus melibatkan pemasangan aplikasi pada perangkat sasaran.

Dalam pengusutan dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik untuk menelusuri aktivitas penggunaan sistem tersebut.

Barang bukti yang dilaporkan disita meliputi 15 telepon seluler, tujuh flashdisk, dua iPad, komputer, modem, serta dokumen catatan aktivitas atau log data penyadapan.

Pemeriksaan barang bukti digital menjadi bagian penting untuk mengungkap pihak yang mengakses sistem, nomor yang menjadi sasaran, serta rangkaian aktivitas intersepsi yang diduga dilakukan tanpa kewenangan.

Pegasus Diduga, Belum Terbukti Digunakan

Di tengah penyidikan, perhatian juga tertuju pada Pegasus, perangkat lunak mata-mata canggih yang dikembangkan perusahaan teknologi Israel, NSO Group.

Pakar keamanan siber Fajar Agustiawan menyoroti kemungkinan penggunaan teknologi pengawasan di luar sistem intersepsi resmi. Salah satu perangkat yang menjadi perhatian adalah Pegasus.

Pegasus memiliki kemampuan berbeda dibandingkan LIMS karena dirancang untuk menyusup langsung ke perangkat telepon pintar.

Melalui eksploitasi celah keamanan tertentu, perangkat lunak ini dapat menginfeksi ponsel tanpa mengharuskan pemiliknya mengeklik tautan atau memasang aplikasi secara sengaja. Teknik tersebut dikenal sebagai zero-click exploit.

Setelah berhasil menyusup, Pegasus berpotensi mengakses berbagai informasi dalam perangkat, termasuk pesan, dokumen, lokasi, serta mengaktifkan mikrofon dan kamera.

Kemampuan tersebut memungkinkan pengawasan yang lebih luas dibandingkan intersepsi komunikasi biasa melalui jaringan operator.

Meski demikian, dugaan keterlibatan Pegasus dalam perkara penyadapan Presiden Prabowo belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.

Pengungkapan resmi penyidik sejauh ini berfokus pada dugaan penyalahgunaan LIMS. Belum ada hasil pemeriksaan forensik yang diumumkan secara resmi untuk memastikan Pegasus digunakan terhadap Presiden Prabowo dalam perkara tersebut.

Amnesty Soroti Penggunaan Spyware di Indonesia

Perhatian terhadap Pegasus tidak terlepas dari laporan investigasi Amnesty International pada 2024 mengenai perdagangan dan penggunaan teknologi pengawasan di Indonesia.

Investigasi tersebut mengungkap adanya aktivitas pengadaan serta peredaran perangkat pengintai yang berkaitan dengan teknologi seperti Pegasus dan Predator sepanjang 2017–2023.

Temuan itu kembali menjadi perhatian setelah munculnya kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai pengusutan penyadapan ilegal perlu menjangkau kemungkinan korban lain, termasuk jurnalis, aktivis, pembela hak asasi manusia, dan kelompok masyarakat sipil.

Amnesty juga mendorong pemeriksaan independen terhadap penggunaan teknologi pengawasan untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan yang melanggar hak privasi.

Penyidikan Telusuri Perintah dan Jejak Digital

Dalam perkembangan perkara, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit bersama Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka.

Penyidik mendalami dugaan alur perintah penyadapan, penggunaan akses terhadap sistem intersepsi, serta kemungkinan penghapusan catatan aktivitas digital.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga memaparkan perkembangan penyidikan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Selain menelusuri pihak yang memberikan perintah, penyidik memeriksa barang bukti elektronik untuk mengungkap bagaimana sistem pengawasan tersebut digunakan dan siapa saja yang diduga menjadi sasaran.

Hasil pemeriksaan forensik digital menjadi bagian penting dalam membedakan penyalahgunaan sistem intersepsi melalui operator telekomunikasi dengan kemungkinan penggunaan perangkat lunak pengintai yang menyusup langsung ke telepon sasaran.