RUU Adminduk Bakal Larang Fotokopi KTP, NIK Jadi Identitas Tunggal

SULSELTA.NET, Jakarta — Komisi II DPR RI bersama pemerintah mulai membahas perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang akan mengubah sistem verifikasi identitas masyarakat. Salah satu aturan yang disiapkan adalah larangan meminta fotokopi KTP elektronik (e-KTP) dalam pelayanan publik maupun layanan swasta.

Pembahasan berlangsung dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima memaparkan 12 pokok pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) yang akan menjadi dasar pembahasan lebih lanjut di tingkat panitia kerja (Panja).

Salah satu perubahan utama adalah penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal nasional atau Single Identity Number (SIN). Melalui sistem tersebut, NIK diharapkan menjadi acuan utama dalam berbagai layanan pemerintah dan swasta.

Perubahan ini juga diarahkan untuk mengurangi praktik pengumpulan salinan dokumen kependudukan yang selama ini masih banyak dilakukan oleh instansi pelayanan, perbankan, perhotelan, dan penyedia jasa lainnya.

Dalam rancangan aturan tersebut, penyelenggara layanan akan dibatasi dalam meminta maupun menyimpan fotokopi dan tangkapan gambar e-KTP. Verifikasi identitas diarahkan menggunakan sistem elektronik yang terhubung dengan data kependudukan pemerintah.

Langkah ini bertujuan mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi akibat penyimpanan salinan identitas oleh banyak pihak.

Sistem verifikasi yang disiapkan mencakup penggunaan alat pembaca kartu elektronik serta integrasi data melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Dengan mekanisme tersebut, penyelenggara layanan diharapkan dapat memverifikasi identitas penduduk tanpa harus mengumpulkan dan menyimpan salinan KTP secara berulang.

Meski demikian, ketentuan larangan fotokopi KTP tersebut masih berupa rancangan dan belum menjadi aturan yang berlaku.

Pemerintah dan DPR juga membahas penguatan perlindungan data kependudukan, termasuk pembatasan akses bagi lembaga yang memanfaatkan informasi penduduk untuk pelayanan.

Penggunaan data kependudukan akan diarahkan melalui mekanisme yang memperhatikan keamanan sistem, kewenangan akses, serta perlindungan informasi pribadi masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap instansi yang menggunakan data kependudukan. Rancangan regulasi mencakup pengaturan sanksi administratif bagi pelanggaran kewajiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.

Selain penguatan sistem digital, pemerintah mempertimbangkan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perubahan layanan administrasi kependudukan.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) perlu dilakukan secara bertahap karena tingkat penggunaannya masih terbatas.

Cakupan IKD yang disebut baru sekitar 11 persen menjadi salah satu pertimbangan agar perubahan sistem tidak menyulitkan masyarakat yang belum memiliki perangkat digital atau akses teknologi memadai.

Pemerintah juga mengusulkan penghapusan ketentuan denda bagi penduduk yang tidak membawa KTP fisik. Usulan tersebut menjadi bagian dari upaya menyesuaikan aturan administrasi kependudukan dengan perkembangan sistem identitas digital.

Revisi UU Adminduk merupakan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang sebelumnya telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Proses penyusunannya telah berlangsung sejak Februari 2026 melalui pembahasan naskah akademik dan perumusan rancangan regulasi.

Pada 13 Februari 2026, pembahasan bersama para pakar dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menyoroti praktik pengumpulan data pribadi secara berlebihan, termasuk kewajiban menyerahkan fotokopi KTP di berbagai tempat pelayanan.

Pembahasan kemudian berlanjut pada penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) oleh pemerintah pada Oktober 2026, sebelum memasuki pembahasan bersama Komisi II DPR RI.

Dalam rapat kerja 16 November 2026, penguatan NIK sebagai identitas tunggal, pembatasan pengumpulan salinan KTP, perlindungan data pribadi, serta pengembangan verifikasi identitas digital menjadi bagian penting dari agenda pembahasan RUU Adminduk.