Kemkomdigi dan KemenPPPA Perkuat Perlindungan Anak dari Kekerasan Digital

SULSELTA.NET, Jakarta — Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) memperkuat kerja sama untuk mencegah kekerasan terhadap anak, termasuk perundungan di ruang digital. Langkah ini diarahkan untuk melindungi anak dari kekerasan sekaligus mencegah mereka menjadi pelaku.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan Menteri PPPA Arifah Fauzi dan anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Kantor Kemkomdigi, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pertemuan itu juga melibatkan perwakilan organisasi pelajar dan pemuda, di antaranya pengurus OSIS Jakarta, perwakilan Wakil Presiden OSIS se-Indonesia, Generasi Berencana (GenRe), serta Forum Anak.

Kehadiran para pelajar menjadi bagian dari upaya pemerintah menyerap aspirasi anak dan remaja mengenai persoalan perundungan, baik dalam pergaulan sehari-hari maupun melalui media sosial dan platform digital.

Kerja sama kedua kementerian menitikberatkan pada penguatan literasi digital, pembentukan empati, serta pencegahan perilaku kekerasan sejak dini. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada penanganan korban, tetapi juga pada upaya mengurangi risiko anak terlibat sebagai pelaku perundungan.

Penguatan perlindungan anak di ruang digital sebelumnya telah menjadi bagian dari kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pelindungan Anak di Ranah Dalam Jaringan Tahun 2025–2029.

Kebijakan tersebut mengarahkan perlindungan anak melalui tiga strategi utama, yakni pencegahan, penanganan, dan kolaborasi lintas sektor.

Pada Maret 2026, Kemkomdigi juga menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 sebagai bagian dari pengaturan teknis perlindungan anak dalam penggunaan layanan digital.

Regulasi tersebut berkaitan dengan pembatasan akses anak terhadap layanan digital berdasarkan tingkat risiko, termasuk risiko paparan konten pornografi, penipuan daring, dan perundungan siber.

Upaya perlindungan anak kemudian diperluas melalui pelibatan keluarga, sekolah, serta pemerintah daerah. Pada 20 Oktober 2026, Menteri PPPA Arifah Fauzi mendorong pemerintah daerah mengintegrasikan kebijakan perlindungan anak di ruang digital ke dalam program kerja masing-masing.

Integrasi tersebut ditujukan agar pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga didukung program dan layanan di daerah.

Kolaborasi lintas kementerian semakin diperkuat menjelang peringatan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026.

Pada 3 November 2026, KemenPPPA menerima audiensi anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Atalia Praratya untuk membahas rencana gerakan bersama pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Inisiatif tersebut dilanjutkan melalui rangkaian pertemuan lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada 15 November 2026, guna menyelaraskan upaya pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan.

Pertemuan dengan Kemkomdigi sehari kemudian menjadi bagian dari perluasan kerja sama tersebut, khususnya dalam menghadapi risiko kekerasan dan perundungan yang terjadi melalui teknologi digital.

Gerakan kolaboratif yang tengah disiapkan itu ditargetkan mulai diperkenalkan bertepatan dengan Hari Anak Sedunia pada 20 November 2026, dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, serta organisasi anak dan pemuda.