SULSELTA.NET, PAREPARE — Pernyataan Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, yang menyinggung istilah halal darahnya dalam rapat evaluasi pemerintah daerah menuai kecaman dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar. Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah rekaman suaranya beredar luas pada Rabu (11/11/2026).
AJI Makassar menilai ucapan tersebut berpotensi mengancam keselamatan jurnalis dan kebebasan pers. Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare membantah adanya maksud mengancam media serta menyebut rekaman yang beredar telah dipotong sehingga menimbulkan kesalahpahaman.
Polemik bermula dari rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipimpin Tasming pada Jumat (6/11/2026). Rapat berlangsung di Auditorium BJ Habibie, Rumah Jabatan Wali Kota Parepare.
Dalam pengarahan tersebut, Tasming menyoroti sejumlah media yang menjalin kerja sama publikasi dengan pemerintah kota melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tetapi tetap memuat pemberitaan yang dinilainya menyudutkan pemerintah daerah.
Tasming juga menyinggung istilah dalam bahasa Bugis, bali bella’, yang merujuk pada sikap bermuka dua. Dalam rekaman yang beredar, istilah tersebut dikaitkan dengan ungkapan halal darahnya.
Pernyataan itu disampaikan ketika Tasming membahas kerja sama publikasi media dengan pemerintah daerah. Ia juga meminta Dinas Kominfo lebih selektif dalam menentukan media yang menjalin kontrak kerja sama.
Rekaman tersebut kemudian menyebar melalui media sosial dan grup percakapan pada Rabu (11/11/2026). Penggunaan ungkapan halal darahnya memicu kritik karena dinilai dapat ditafsirkan sebagai ancaman terhadap media yang memberitakan persoalan pemerintahan.
Ketua AJI Makassar, Sahrul Ramadan, mengecam pernyataan tersebut. Menurutnya, penggunaan ungkapan bernuansa kekerasan oleh pejabat publik berpotensi membahayakan keselamatan jurnalis, terutama ketika dikaitkan dengan pemberitaan yang mengkritik pemerintah.
AJI juga menyoroti pentingnya menjaga independensi media meskipun perusahaan pers memiliki kontrak kerja sama publikasi dengan pemerintah daerah.
Kerja sama tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk membatasi pemberitaan kritis ataupun memengaruhi keputusan redaksi dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
Apabila terdapat pemberitaan yang dinilai tidak akurat atau merugikan, pihak yang keberatan dapat menggunakan mekanisme hak jawab maupun menyampaikan pengaduan kepada Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Di tengah munculnya kecaman, Pemkot Parepare memberikan klarifikasi melalui Kepala Dinas Kominfo, Jenamar Aslan, pada Rabu sore.
Jenamar menjelaskan bahwa rekaman pengarahan wali kota yang beredar telah mengalami pemotongan oleh pihak tertentu. Menurutnya, potongan rekaman tersebut tidak menggambarkan keseluruhan konteks pembicaraan dalam rapat evaluasi.
Pemkot menilai penyebaran rekaman yang tidak utuh telah menimbulkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat, termasuk anggapan bahwa wali kota mengancam media yang mengkritik pemerintah daerah.
Pemerintah kota juga menegaskan bahwa Tasming tetap menghormati seluruh elemen masyarakat dan berkomitmen menjalankan pemerintahan secara terbuka.






