SULSELTA.NET, Makassar — Kerusakan hutan yang terus terjadi di Sulawesi Selatan dinilai berpotensi mengganggu ketahanan pangan apabila tidak segera dikendalikan. Sejumlah organisasi lingkungan dan kajian ilmiah menyebutkan bahwa hilangnya tutupan hutan dapat merusak fungsi ekologis tanah dan siklus hidrologi yang menjadi penopang utama sektor pertanian.
Berdasarkan kajian Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan, deforestasi dan degradasi lahan di provinsi tersebut telah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kondisi itu berdampak pada menurunnya kualitas daerah tangkapan air di sejumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis, seperti DAS Jeneberang, DAS Saddang, dan DAS Walanae.
Menurut WALHI, kerusakan kawasan hulu DAS menyebabkan kemampuan hutan menyerap, menyimpan, dan melepaskan air secara alami semakin menurun. Akibatnya, saat musim hujan, aliran air lebih cepat menuju wilayah hilir sehingga meningkatkan risiko banjir dan sedimentasi. Sebaliknya, ketika musim kemarau, cadangan air tanah berkurang sehingga debit sungai dan saluran irigasi menurun.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi produktivitas pertanian di Sulawesi Selatan yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Berkurangnya pasokan air untuk irigasi dapat menghambat musim tanam, sementara banjir berpotensi merendam areal persawahan dan menyebabkan gagal panen atau puso.
Selain memengaruhi ketersediaan air, hilangnya tutupan hutan juga berisiko mempercepat erosi lapisan tanah atas atau topsoil. Lapisan ini merupakan bagian tanah yang paling subur karena mengandung unsur hara dan bahan organik yang dibutuhkan tanaman pangan. Ketika pepohonan ditebang, air hujan langsung menghantam permukaan tanah sehingga mempercepat proses pengikisan dan mengurangi tingkat kesuburan lahan.
Sejumlah kajian lingkungan juga menjelaskan bahwa tanah merupakan media utama produksi pangan. Oleh karena itu, kerusakan ekosistem tanah akibat deforestasi berpotensi menurunkan kemampuan lahan dalam menghasilkan komoditas pertanian, seperti padi, jagung, dan tanaman pangan lainnya.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat data resmi dari pemerintah yang menyatakan Sulawesi Selatan telah mengalami atau dipastikan akan mengalami krisis pangan akibat deforestasi. Pernyataan mengenai potensi ancaman terhadap ketahanan pangan masih bersifat peringatan berdasarkan kajian organisasi lingkungan dan sejumlah penelitian mengenai hubungan antara kerusakan hutan, degradasi lahan, serta perubahan tata air.
Dalam laporan WALHI Sulawesi Selatan yang dipublikasikan melalui Mongabay Indonesia, deforestasi dan degradasi lahan di Sulsel disebut telah berlangsung pada sejumlah kawasan hutan. Organisasi tersebut menilai kondisi tersebut perlu segera ditangani melalui upaya perlindungan kawasan hutan, rehabilitasi lahan kritis, serta penguatan tata kelola sumber daya alam agar tidak memperburuk risiko bencana hidrometeorologi.
Kerusakan hutan juga dinilai berkaitan dengan meningkatnya frekuensi banjir, longsor, dan kekeringan yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga memengaruhi aktivitas pertanian, perkebunan, dan perekonomian masyarakat yang bergantung pada sektor pangan.
Sejumlah akademisi dan pemerhati lingkungan menilai bahwa menjaga kelestarian hutan merupakan bagian penting dalam mempertahankan ketahanan pangan. Hutan berfungsi sebagai daerah resapan air, menjaga stabilitas tanah, mengurangi erosi, serta menopang keberlangsungan sumber daya air yang dibutuhkan sektor pertanian.
Karena itu, berbagai pihak mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk memperkuat upaya konservasi hutan, mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak sesuai aturan, serta mempercepat rehabilitasi kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan. (*)
Editor :
Albar Arianto
