Gibran Berniat Mundur, Prabowo Tak Menolak

SULSELTA.NET, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026) pagi. Keinginan itu muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang bergulir hingga Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore.

Prasetyo menjelaskan, pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Keduanya membahas perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran, termasuk putusan MK dan MA yang menjadi perhatian publik.

Dalam pertemuan tersebut, Gibran menyampaikan keinginannya untuk mundur sebagai wakil presiden guna menghadapi dinamika yang berkembang akibat persoalan hukum tersebut.

Prasetyo sekaligus membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo menolak niat pengunduran diri Gibran. Menurutnya, Presiden tidak menyampaikan penolakan, melainkan memberikan sejumlah saran dan masukan kepada wakilnya.

Selain membicarakan kemungkinan pengunduran diri, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Polemik tersebut berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri yang digunakan Gibran saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden.

Mahkamah Agung melalui putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Dalam putusannya, MA juga memerintahkan instansi terkait mencabut surat keterangan tersebut. Sementara itu, MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan ijazah Gibran sebagai dasar penerbitan dokumen penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan.

Perkembangan perkara itu memicu desakan politik agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya. Sejumlah anggota DPR RI juga dilaporkan telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik tersebut.

Menanggapi perkembangan di parlemen, Prasetyo menyatakan pemerintah menghormati kewenangan konstitusional DPR, termasuk hak anggota dewan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat.

Di tengah tekanan politik tersebut, Gibran menyatakan menghormati kritik, saran, dan masukan masyarakat mengenai persoalan yang sedang dihadapinya. Ia juga tidak ingin polemik dokumen pendidikannya berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan.

Gibran memilih menempuh jalur hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya setelah putusan MA yang membatalkan surat keterangan penyetaraan tersebut.