SULSELTA.NET, Jakarta — Kejaksaan Agung (Kejagung) melimpahkan lima tersangka beserta barang bukti kasus dugaan korupsi pengadaan motor listrik pada Badan Gizi Nasional (BGN) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Kasus pengadaan kendaraan operasional untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp863,8 miliar berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa pelimpahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21.
Pelimpahan tahap II ini menjadi bagian dari proses hukum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat untuk disidangkan.
Pengadaan Motor Listrik Senilai Rp1,2 Triliun
Perkara bermula dari proyek pengadaan 19.269 unit motor listrik di lingkungan BGN pada periode anggaran 2025–2026.
Proyek dengan pagu anggaran sekitar Rp1,2 triliun itu dirancang untuk menunjang kegiatan operasional program MBG di berbagai daerah di Indonesia.
Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada proses pengadaan, mulai dari penyusunan spesifikasi kendaraan hingga penentuan penyedia barang.
Para tersangka diduga mengatur proses pengadaan untuk menguntungkan perusahaan tertentu, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT).
Dugaan penyimpangan meliputi pengaturan pemenang tender dan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Selain persoalan pengadaan, muncul dugaan penggelembungan harga kendaraan listrik yang disediakan dalam proyek itu.
Ribuan Motor Listrik Bermasalah
Pelaksanaan proyek juga menjadi sorotan karena sejumlah kendaraan dilaporkan mengalami kendala distribusi dan kelengkapan administrasi.
Sebagian unit motor listrik dilaporkan belum memiliki pelat nomor kendaraan dinas. Selain itu, terdapat kendaraan yang belum dilengkapi baterai sehingga belum dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Kondisi itu turut menimbulkan persoalan dalam proses pencatatan kendaraan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Temuan mengenai kondisi kendaraan menjadi bagian dari persoalan pengadaan yang mendapat perhatian dalam penanganan perkara.
Lima Tersangka Segera Disidang
Dalam penyidikan perkara ini, Kejaksaan Agung menetapkan lima orang sebagai tersangka.
Salah satunya adalah Kolonel Cpl Budi Utomo (BU), yang berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan motor listrik.
Empat tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, masing-masing berinisial GB, AM, YY, dan AA.
Penanganan perkara dilakukan melalui mekanisme koneksitas karena melibatkan unsur militer dan sipil.
Dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum juga melakukan penyitaan sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara, termasuk uang tunai dan kendaraan.
Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian serta penelusuran aset yang diduga berhubungan dengan tindak pidana.
Kerugian Negara Capai Rp863,8 Miliar
Berdasarkan hasil audit BPKP tertanggal 5 Oktober 2026, kerugian keuangan negara dalam perkara pengadaan motor listrik BGN mencapai Rp863.846.166.953 atau sekitar Rp863,8 miliar.
Nilai kerugian itu menjadi salah satu dasar dalam proses penuntutan terhadap para tersangka.
Setelah pelimpahan tahap II pada Jumat (9/10/2026), kelima tersangka menjalani penahanan selama 20 hari untuk kepentingan penuntutan.
Jaksa selanjutnya akan menyiapkan surat dakwaan sebelum melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana korupsi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (*/Red)






