SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) tengah menyidik dugaan kecurangan atau fraud pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Perkara ini diduga melibatkan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum kepala unit dengan nilai kerugian perusahaan mencapai Rp2,23 miliar berdasarkan hasil audit investigasi.
Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sulsel telah memeriksa delapan orang saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan dan mengungkap pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, memaparkan perkembangan penanganan kasus itu dalam penyampaian sejumlah perkara dugaan tindak pidana korupsi pada awal November 2026.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Kejati Sulsel, perkara dugaan fraud lembaga jasa keuangan tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan sejak 30 September 2026.
Peningkatan status perkara dilakukan untuk mendalami dugaan tindak pidana melalui pengumpulan alat bukti dan pemeriksaan pihak-pihak terkait.
Delapan Saksi Telah Diperiksa
Dalam proses penyidikan, tim Pidsus Kejati Sulsel telah melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi.
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan dan alat bukti guna memperjelas dugaan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan lembaga jasa keuangan.
Keterangan para saksi diperlukan untuk mendalami konstruksi perkara, termasuk peran pihak-pihak yang diduga mengetahui atau berkaitan dengan penyimpangan.
Meski demikian, Kejati Sulsel belum membeberkan identitas maupun jabatan delapan saksi yang telah menjalani pemeriksaan.
Identitas lembaga jasa keuangan yang menjadi objek penyidikan juga belum diumumkan secara terbuka.
Hingga perkembangan perkara disampaikan, belum terdapat pengumuman resmi mengenai penetapan tersangka dalam kasus tersebut.
Kerugian Perusahaan Capai Rp2,23 Miliar
Berdasarkan hasil audit investigasi yang dipaparkan Kejati Sulsel, dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh oknum kepala unit mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp2,23 miliar.
Nilai kerugian itu menjadi salah satu temuan dalam proses pengusutan perkara yang kini ditangani penyidik Pidsus Kejati Sulsel.
Namun, kerugian perusahaan tidak serta-merta dapat disamakan dengan kerugian keuangan negara. Pembuktian unsur tindak pidana korupsi tetap harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sejauh ini, belum ada penjelasan resmi mengenai rincian modus dugaan penyimpangan, aliran dana, maupun pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.
Penyidik juga belum mengumumkan secara terbuka hasil pemeriksaan yang dapat menjelaskan keseluruhan mekanisme dugaan kecurangan di lembaga jasa keuangan itu.
Masuk Daftar Perkara Korupsi Kejati Sulsel
Kasus dugaan fraud lembaga jasa keuangan di Makassar menjadi salah satu perkara yang mendapat perhatian dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejati Sulsel.
Selain perkara tersebut, Kejati Sulsel juga menangani sejumlah kasus lain yang telah memasuki tahap penyidikan.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Sulsel tahun anggaran 2024 serta dugaan perjalanan dinas fiktif pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi III.
Perkara lainnya meliputi dugaan penyimpangan pengadaan Smart and Bookless Library serta Smart Controlling System berupa CCTV di lingkungan Dinas Pendidikan Sulsel.
Kejati Sulsel juga mengusut dugaan penyimpangan terkait jual beli izin lokasi dan hak guna bangunan (HGB) di Kota Makassar.
Penanganan sejumlah perkara tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang sedang berjalan di lingkungan Kejati Sulsel.
Penyidikan Masih Berlangsung
Hingga Rabu, 4 November 2026, dugaan fraud lembaga jasa keuangan di Makassar masih berada pada tahap penyidikan.
Pemeriksaan delapan saksi dan hasil audit investigasi menjadi bagian dari upaya penyidik memperjelas dugaan penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp2,23 miliar.
Kejati Sulsel belum mengungkap identitas lembaga jasa keuangan, pihak yang diduga bertanggung jawab, maupun rincian modus penyimpangan.






