SULSELTA.NET, Makassar — Polemik pemotongan Dana Desa di Sulawesi Selatan terus mendapat perhatian setelah para kepala desa menyampaikan keluhan dalam kunjungan kerja Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Kantor Gubernur Sulsel, Senin (21/9/2026).
Kebijakan pengurangan Dana Desa telah menuai protes sejak awal 2026. Berdasarkan data yang disampaikan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulsel, alokasi Dana Desa Sulsel turun dari sekitar Rp2,02 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp724 miliar pada 2026. Penurunan tersebut mencapai sekitar Rp1,29 triliun.
Pemangkasan anggaran itu dikaitkan dengan pengalihan sebagian pagu untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Sejumlah kepala desa, termasuk di Kabupaten Pangkep, menilai pengurangan hingga sekitar 65 persen berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi warga, penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, serta operasional pemerintahan desa.
Pada Juli 2026, muncul pula permintaan penundaan pemotongan bagi desa yang belum siap secara operasional, termasuk desa yang menghadapi kendala penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
Desakan evaluasi kebijakan kemudian menguat di tingkat nasional. Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi, dalam Sidang Paripurna Luar Biasa DPD RI pada 16 September 2026, meminta pemerintah mengembalikan Dana Desa yang dipotong untuk kebutuhan belanja program pusat agar kembali menjadi kewenangan desa.
Puncak aspirasi di Sulsel mengemuka saat kunjungan kerja Komite I DPD RI di Makassar. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sulsel Muh. Saleh menyampaikan bahwa para kepala desa berharap tata kelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diperbaiki, sekaligus meminta nominal Dana Desa dapat kembali seperti skema 2024.
Pemprov Sulsel, menurut Saleh, telah menyiapkan bantuan khusus bagi desa untuk mendukung percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi desa. Ia juga menyebut realisasi Dana Desa di Sulsel telah mencapai sekitar 88 persen dan pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait dana yang belum tersalurkan.
Komite I DPD RI menyatakan keluhan dari Sulsel akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja dengan kementerian terkait. Aspirasi tersebut diharapkan dapat melahirkan solusi agar program prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan desa dalam melayani masyarakat. (*/Red)
