SULSELTA.NET, Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menghibahkan lahan senilai Rp95 miliar untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Dukungan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) lahan Sekolah Rakyat di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (15/9/2026).
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyebut lahan yang diserahkan merupakan tanah kelas satu dengan nilai mencapai Rp95 miliar. Pemprov Sulsel menyiapkan aset tersebut sebagai bentuk dukungan daerah terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Andi Sudirman menjelaskan, pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat juga membutuhkan investasi besar. Nilai bangunan pada satu kawasan disebut mencapai sekitar Rp250 miliar, di luar kebutuhan operasional yang mencapai miliaran rupiah setiap tahun.
Menurutnya, terdapat sembilan Sekolah Rakyat yang telah dibangun di Sulawesi Selatan. Jika dikalkulasikan berdasarkan nilai pembangunan tersebut, total investasi pembangunan sekolah mencapai sekitar Rp2 triliun.
Pemprov Sulsel menilai besarnya dukungan pemerintah pusat menunjukkan Sulawesi Selatan mendapat perhatian dalam pengembangan Sekolah Rakyat, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
Program tersebut diarahkan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pada hari yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meninjau operasional bangunan permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 3 Provinsi Sulsel di Jalan Pajjaiang, Sudiang Raya, Kota Makassar.
SRT 3 Provinsi Sulsel berdiri di kawasan seluas 7,6 hektare dan telah menampung 417 siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Ratusan siswa tersebut terdiri atas 29 siswa jenjang SD, 123 siswa SMP, dan 265 siswa SMA.
Kawasan sekolah dilengkapi fasilitas pendidikan dan penunjang, antara lain gedung sekolah untuk jenjang SD hingga SMA, asrama siswa, rumah susun guru, gedung serbaguna, masjid, kantin, dapur, ruang makan, lapangan upacara, lapangan basket, hingga lapangan mini soccer.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Sosial meminta pengelola memastikan kebersihan dan perawatan seluruh fasilitas agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran, pengasuhan, dan aktivitas siswa.
Selain SRT 3 Provinsi Sulsel, delapan Sekolah Rakyat permanen lainnya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Pengembangan program juga terus berlanjut. Data pemerintah daerah pada Agustus 2026 menunjukkan sejumlah kabupaten masuk dalam prioritas pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya setelah pemerintah daerah memenuhi persyaratan, termasuk kesiapan lahan.
Melalui penyediaan lahan dan pembangunan fasilitas tersebut, pemerintah daerah dan pemerintah pusat mendorong Sekolah Rakyat menjadi salah satu instrumen perluasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus bagian dari program perlindungan sosial. (*/Red)
