SULSELTA.NET, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah siap mencabut izin usaha korporasi pelanggar, termasuk perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan modal asing.
Penegasan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan perusahaan bermodal asing dalam kasus karhutla. Bahkan, menurutnya, terdapat perusahaan pemegang konsesi yang telah melakukan pelanggaran hingga 19 kali.
Prabowo menilai perusahaan yang berulang kali melanggar aturan tidak layak terus diberikan kesempatan mengelola lahan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin apabila pelanggaran terbukti.
Selain pencabutan izin, Presiden juga mengusulkan agar lahan konsesi yang dikembalikan kepada negara dapat dikelola oleh generasi muda dan masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan di bidang perkebunan.
Sikap pemerintah ini merupakan kelanjutan dari serangkaian rapat strategis dan instruksi penegakan hukum terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla sejak Agustus 2026.
Kronologi Instruksi Tegas Presiden Prabowo
24 Agustus 2026: Evaluasi Karhutla di Riau
Presiden Prabowo memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, pada 24 Agustus 2026.
Dalam rapat itu, Presiden menekankan pentingnya pengawasan terhadap aktivitas perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan.
Prabowo meminta aparat penegak hukum menelusuri kemungkinan keterlibatan korporasi, termasuk dugaan perusahaan yang memanfaatkan masyarakat untuk melakukan pembakaran lahan.
Presiden juga menekankan pentingnya pencegahan dan percepatan pemadaman sebelum kebakaran meluas.
16 September 2026: Perintah Pencabutan Izin dan Pengusutan Pidana
Langkah penegakan hukum diperkuat ketika Presiden memimpin rapat terbatas secara hibrida dari Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat itu, kepolisian melaporkan indikasi pembakaran lahan secara sengaja serta dugaan keterlibatan sejumlah korporasi.
Menanggapi laporan itu, Presiden meminta penindakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan yang terbukti bertanggung jawab.
Prabowo juga menginstruksikan pencabutan izin terhadap perusahaan yang sebelumnya telah menerima sanksi, tetapi kembali melakukan pelanggaran.
Selain sanksi administratif, aparat diminta mengusut kemungkinan tindak pidana yang dilakukan pihak korporasi.
19 Oktober 2026: Sebanyak 98 Kasus Korporasi Masuk Penyidikan
Penanganan karhutla kembali menjadi perhatian Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam perkembangan penegakan hukum, kepolisian melaporkan sebanyak 98 perkara terkait dugaan keterlibatan korporasi dalam karhutla telah memasuki tahap penyidikan.
Penyidik masih mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Pemeriksaan juga diarahkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pemilik perusahaan, pemegang saham, dan pihak lain yang berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan.
Meski demikian, seluruh perkara masih harus melalui proses hukum. Status penyidikan tidak serta-merta membuktikan bahwa semua perusahaan yang diperiksa telah melakukan tindak pidana.
19 Oktober 2026: Percepatan Pemadaman Melalui Operasi Udara
Selain memperkuat penegakan hukum, pemerintah menginstruksikan percepatan pemadaman karhutla melalui pengerahan sumber daya secara masif.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah penggunaan pesawat Hercules TNI untuk mendukung operasi modifikasi cuaca.
Operasi tersebut diarahkan untuk membantu proses penyemaian awan menggunakan es kering atau dry ice sebagai bagian dari upaya menghasilkan hujan di wilayah terdampak.
Pengerahan armada udara menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan kebakaran sekaligus mencegah meluasnya titik api.
21 Oktober 2026: Evaluasi Penanganan Karhutla
Dalam rangkaian evaluasi pemerintah pada Oktober 2026, persoalan karhutla kembali menjadi perhatian, terutama mengenai pengawasan konsesi dan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan.
Penanganan karhutla tidak hanya diarahkan pada pemadaman, tetapi juga pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.
22 Oktober 2026: Prabowo Soroti Perusahaan Asing
Penegasan terbaru disampaikan Presiden Prabowo dalam Rakornas TPAKD 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Di hadapan para kepala daerah, Presiden mengungkapkan adanya perusahaan dengan keterkaitan modal asing yang diduga terlibat dalam persoalan karhutla.
Salah satu temuan yang disoroti adalah perusahaan pemegang konsesi yang disebut telah melakukan pelanggaran aturan hingga 19 kali.
Prabowo menegaskan pemerintah siap mengambil tindakan tegas, termasuk pencabutan izin, terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.
Presiden juga menyampaikan gagasan agar pengelolaan lahan yang izinnya dicabut dapat dialihkan kepada generasi muda dan masyarakat lokal Indonesia.
Pemerintah berencana membuka identitas perusahaan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran itu kepada publik pada waktu yang dinilai tepat.






