Skandal Beras SPHP, Delapan Pejabat Dicopot

SULSELTA.NET, Jakarta — Dugaan praktik pengoplosan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium di Jakarta Timur menjadi sorotan setelah ditemukan sekitar 600 ton beras yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan distribusi pangan bersubsidi.

Kasus ini turut berujung pada pencopotan delapan pejabat di lingkungan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Aparat kepolisian juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak internal dalam praktik pengemasan ulang dan penjualan beras SPHP.

Beras yang semestinya disalurkan kepada masyarakat dengan harga terjangkau diduga dikemas ulang menggunakan karung beras premium, kemudian dijual dengan harga mencapai Rp17.000 per kilogram.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menaruh perhatian serius terhadap temuan ini karena penyalahgunaan beras SPHP berpotensi mengganggu upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dugaan Pengoplosan Terungkap di Matraman

Kasus ini mencuat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap aktivitas distribusi dan pengemasan beras di kawasan Kayumanis, Matraman, Jakarta Timur.

Pada Rabu (28/10/2026), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau lokasi yang diduga menjadi tempat pengemasan ulang beras SPHP.

Di lokasi itu, ditemukan dugaan pemindahan beras dari kemasan resmi Bulog ke dalam karung beras premium.

Praktik tersebut diduga dilakukan untuk mengubah tampilan produk sehingga beras yang berasal dari program stabilisasi harga dapat dipasarkan sebagai beras komersial dengan harga lebih tinggi.

Dalam pengungkapan awal, sekitar 600 ton beras disebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan tersebut.

Transaksi Delapan Ton Jadi Perhatian

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan penelusuran terhadap jalur distribusi beras SPHP setelah dugaan pengoplosan ditemukan.

Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan nomor polisi kendaraan pengangkut, dokumen pengiriman, rekaman kamera pengawas, serta catatan transaksi dalam aplikasi Klik SPHP.

Hasil penelusuran mengarah kepada seorang mitra Rumah Pangan Kita (RPK) berinisial RH.

RH diketahui terdaftar sebagai mitra RPK Bulog sejak Agustus 2026.

Berdasarkan pemeriksaan transaksi, mitra itu tercatat melakukan pemesanan beras SPHP sebanyak empat ton per hari selama dua hari berturut-turut.

Menurut manajemen Bulog, pola pembelian itu dinilai tidak wajar karena volume empat ton umumnya dapat mencukupi kebutuhan penjualan mitra selama beberapa hari hingga sekitar satu pekan.

Temuan tersebut menjadi salah satu petunjuk dalam menelusuri kemungkinan penyimpangan distribusi beras SPHP.

Pengawasan Distribusi Jadi Sorotan

Kasus ini turut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan distribusi beras SPHP setelah produk keluar dari gudang Bulog.

Aplikasi Klik SPHP digunakan untuk mencatat transaksi pemesanan beras oleh mitra penyalur.

Delapan Pejabat Dicopot

Sebagai tindak lanjut pengungkapan kasus, pemerintah mengambil langkah penertiban terhadap jajaran yang berkaitan dengan pengawasan dan distribusi pangan.

Sebanyak delapan pejabat dilaporkan dicopot atau dinonaktifkan, terdiri atas enam pejabat di lingkungan Perum Bulog dan dua pejabat Bapanas.

Langkah itu dilakukan dalam rangka evaluasi serta mendukung pemeriksaan atas dugaan penyimpangan distribusi beras SPHP.

Polisi Dalami Dugaan Keterlibatan Internal

Aparat kepolisian terus mendalami dugaan pengoplosan beras SPHP, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain yang memiliki akses terhadap distribusi beras bersubsidi.

Pemeriksaan diarahkan untuk mengungkap asal barang, jumlah beras yang telah dipasarkan, pihak yang memperoleh keuntungan, serta kemungkinan pelanggaran hukum dalam proses distribusi.

Penyelidikan juga diperlukan untuk memastikan hubungan antara temuan sekitar 600 ton beras dan transaksi delapan ton yang teridentifikasi melalui sistem Klik SPHP.

Ketahanan Pangan dan Hak Konsumen

Program SPHP merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga beras dan membantu menstabilkan pasokan di pasar.

Penyalahgunaan distribusi beras SPHP berpotensi mengurangi ketersediaan produk dengan harga terjangkau bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Selain berdampak pada konsumen, praktik pengemasan ulang dengan informasi produk yang tidak sesuai juga dapat menimbulkan persoalan perlindungan konsumen.

Kasus di Jakarta Timur menjadi perhatian penting bagi pemerintah, Bulog, Bapanas, serta aparat pengawas pangan untuk memperkuat pengendalian distribusi dari gudang hingga tingkat pengecer.