SULSELTA.NET, Makassar — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, putra daerah asal Sulawesi Selatan, menunjukkan sikap tegas dalam memberantas praktik mafia proyek, mafia pangan, korupsi, dan berbagai bentuk penyelewengan anggaran di sektor pertanian.
Melalui kebijakan tanpa toleransi atau zero tolerance, Amran tidak segan mencopot pejabat, memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) bermasalah, hingga menyerahkan dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum.
Ketegasan menteri asal Sulsel itu tercermin dari serangkaian pengungkapan kasus yang melibatkan dugaan permainan proyek pemerintah, penyimpangan bantuan pertanian, distribusi pupuk, hingga manipulasi mutu dan harga pangan.
Amran menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi pihak yang memanfaatkan program pertanian untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan petani dan masyarakat.
Bongkar Mafia Proyek, Tak Ada Kompromi
Salah satu langkah tegas Amran terlihat ketika Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap tiga dugaan kasus penyelewengan di sektor pertanian pada 19 Mei 2026.
Kasus yang dibongkar meliputi dugaan mafia proyek, penyalahgunaan anggaran oleh ASN, serta permainan program bantuan benih bernilai miliaran rupiah.
Dalam kasus mafia proyek, seorang oknum berinisial H diduga meminta uang hingga Rp300 juta dengan mengatasnamakan Kementerian Pertanian.
Oknum itu diduga menjanjikan proyek pemerintah kepada pihak tertentu dengan memanfaatkan nama kementerian untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Amran meminta kepolisian mengusut kasus tersebut hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan di Kementan telah diarahkan melalui sistem digital, termasuk penggunaan e-catalogue, untuk mempersempit peluang praktik percaloan dan permainan proyek.
Menurut Amran, siapa pun yang terbukti terlibat dalam penyimpangan harus menerima konsekuensi hukum tanpa memandang jabatan maupun kedekatan dengan pejabat kementerian.
Dugaan Permainan Bantuan Benih Rp3,3 Miliar
Selain mafia proyek, Amran mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program bantuan benih dengan nilai mencapai Rp3,3 miliar.
Kasus itu menjadi perhatian karena bantuan pertanian seharusnya digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Amran menilai praktik penyalahgunaan program pemerintah dapat menghambat pencapaian swasembada pangan nasional.
Karena itu, pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran, dan pemanfaatan bantuan pertanian terus diperketat.
Ia juga meminta jajaran Kementan memastikan seluruh program berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Mafia Beras Diburu, 102 Tersangka Diproses Hukum
Ketegasan Amran juga menyasar praktik mafia pangan, terutama dugaan manipulasi mutu beras yang merugikan masyarakat.
Dalam perkembangan penanganan perkara beras premium oplosan, Kementan pada September 2026 menyampaikan bahwa aparat penegak hukum telah menetapkan 102 tersangka.
Kasus itu menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan praktik perdagangan beras yang tidak sesuai standar mutu dan berpotensi merugikan konsumen.
Amran menegaskan bahwa manipulasi kualitas pangan bukan sekadar persoalan perdagangan, melainkan menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh produk sesuai harga dan mutu yang dijanjikan.
Pengawasan kemudian diperluas terhadap produk beras fortifikasi yang beredar di pasaran.
Dari 27 merek yang diperiksa, sebanyak 25 merek ditemukan tidak memenuhi standar kandungan gizi sebagaimana tercantum pada label kemasan.
Temuan itu diperoleh melalui pengujian sejumlah laboratorium.
Amran memerintahkan penarikan produk yang tidak memenuhi ketentuan, pencabutan izin sesuai prosedur, serta penanganan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membiarkan masyarakat menjadi korban manipulasi mutu pangan demi keuntungan kelompok tertentu.
Ribuan Izin Distributor Pupuk Bermasalah Dicabut
Upaya pemberantasan mafia pertanian juga dilakukan melalui pembenahan distribusi pupuk bersubsidi.
Pada Mei 2026, Kementan mengumumkan pencabutan 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk subsidi bermasalah di berbagai daerah.
Langkah itu dilakukan untuk memperbaiki tata kelola distribusi sekaligus menutup celah penyimpangan yang selama ini merugikan petani.
Amran menilai pemberantasan mafia pangan tidak cukup hanya dengan penindakan terhadap pelaku.
Menurutnya, sistem distribusi juga harus dibenahi agar praktik serupa tidak terus berulang.
Kementan memperkuat digitalisasi pendataan dan distribusi pupuk melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
Melalui pembenahan itu, pemerintah berupaya memastikan pupuk bersubsidi diterima petani yang berhak sesuai kebutuhan dan ketentuan harga.
Pejabat Kementan Tak Kebal Penindakan
Sikap tanpa toleransi juga diterapkan Amran terhadap jajaran internal Kementerian Pertanian.
Pada Agustus 2026, sebanyak 14 pejabat Kementan dilaporkan dicopot atau dinonaktifkan menyusul dugaan penyimpangan anggaran bernilai miliaran rupiah.
Penindakan itu menjadi bagian dari upaya memperketat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Amran menekankan bahwa jabatan, hubungan keluarga, maupun kedekatan pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang melakukan pelanggaran.
Ia juga mendorong penerapan sistem merit dalam penempatan pejabat agar pengelolaan organisasi didasarkan pada kompetensi, integritas, dan kinerja.
Ketegasan serupa ditunjukkan ketika Amran mencopot 13 pejabat Kementan pada 31 Agustus 2026 karena pelanggaran disiplin terkait aktivitas judi online.
Pencopotan itu dilakukan setelah laporan mengenai keterlibatan para pejabat ditelusuri dan diverifikasi.
ASN Diduga Selewengkan Rp500 Juta Dipecat
Pada Mei 2026, Amran juga memberhentikan seorang ASN Kementan berinisial C yang diduga melakukan penyelewengan anggaran hampir Rp500 juta.
Pegawai itu diberhentikan pada 7 Mei 2026 dan kemudian dilaporkan masuk daftar pencarian orang (DPO).
Amran menegaskan bahwa anggaran negara harus digunakan sesuai peruntukannya, terutama untuk mendukung program pembangunan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Setiap dugaan penyalahgunaan kewenangan harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum sesuai ketentuan.
Pemeras Petani hingga Penyeleweng Bantuan Bencana Diancam Sanksi
Komitmen Amran dalam membersihkan sektor pertanian juga terlihat dari penindakan terhadap pegawai yang diduga memeras kelompok tani.
Pada November 2025, seorang staf Kementan dicopot setelah diduga mengaku sebagai pejabat setingkat direktur jenderal untuk meminta uang kepada petani.
Amran menilai praktik semacam itu mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ia menegaskan bahwa program pertanian tidak boleh dijadikan sarana mencari keuntungan pribadi.
Ketegasan serupa disampaikan pada Desember 2025 ketika pemerintah menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.
Amran memperingatkan seluruh pejabat Kementan agar tidak menyalahgunakan bantuan yang diperuntukkan bagi korban bencana.
Ia menyatakan akan mencopot pejabat yang terbukti melakukan penyelewengan dalam waktu 1×24 jam serta menyerahkan kasusnya kepada aparat penegak hukum.
Menteri Asal Sulsel Tegaskan Perang Melawan Mafia Pertanian
Rangkaian penindakan terhadap mafia proyek, mafia pangan, distributor pupuk bermasalah, hingga aparatur yang menyalahgunakan kewenangan memperlihatkan komitmen Amran dalam membenahi tata kelola pertanian nasional.
Sebagai putra daerah Sulawesi Selatan yang dipercaya memimpin Kementerian Pertanian, Amran menempatkan integritas birokrasi, perlindungan petani, dan pengawasan anggaran sebagai bagian penting dalam menjalankan kebijakan pemerintah.
Langkah pemberantasan mafia pertanian tidak hanya diarahkan pada penindakan hukum, tetapi juga pembenahan sistem agar peluang penyimpangan semakin kecil.
Meski demikian, setiap dugaan tindak pidana tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Pencopotan pejabat maupun pemberhentian pegawai secara administratif juga tidak serta-merta membuktikan adanya kesalahan pidana.
Melalui kebijakan zero tolerance, Amran menegaskan bahwa mafia proyek, permainan bantuan pertanian, serta manipulasi distribusi dan mutu pangan tidak boleh dibiarkan merugikan negara, petani, maupun masyarakat.
Penegakan hukum dan pembenahan birokrasi menjadi langkah yang terus didorong untuk memastikan anggaran pertanian digunakan secara transparan, tepat sasaran, dan mendukung ketahanan pangan nasional. (*/Red)






