Bupati Gowa Laporkan Dugaan Sabotase Surat MA

SULSELTA.NET, Gowa — Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menempuh jalur hukum terkait surat pemberitahuan Mahkamah Agung (MA) yang tidak sampai ke Kantor Bupati Gowa dan diketahui tertahan sekitar satu bulan di Pengadilan Agama Sungguminasa.

Tim kuasa hukum Bupati Gowa dari Trisula Law Firm mengajukan pengaduan ke Polda Sulawesi Selatan pada Minggu (4/10/2026) malam. Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan adanya sabotase terhadap pengiriman surat MA yang memuat kesempatan bagi bupati memberikan jawaban atau tanggapan dalam perkara uji pendapat DPRD Gowa.

Persoalan bermula setelah DPRD Gowa mendaftarkan permohonan uji pendapat ke Mahkamah Agung dengan nomor perkara 1 P/UP/2026 pada 21 Agustus 2026.

Sebelumnya, sebanyak 45 anggota DPRD Gowa menyetujui Hak Menyatakan Pendapat dalam rapat paripurna pada 12 Agustus 2026 sebagai bagian dari proses usulan pemberhentian Bupati Gowa.

Pada 31 Agustus 2026, MA menerbitkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Bupati Gowa dan DPRD Gowa untuk memberikan jawaban atau tanggapan hukum atas permohonan itu.

Dokumen fisik kemudian diserahkan kepada PT Pos Indonesia pada 2 September 2026 untuk dikirimkan kepada Bupati Gowa. Namun, surat yang semestinya tiba di Kantor Bupati Gowa justru terkirim ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

Surat dalam amplop berukuran besar itu dilaporkan berada di Pengadilan Agama Sungguminasa selama sekitar satu bulan dan tidak diterima pihak Pemerintah Kabupaten Gowa.

Pada 1 Oktober 2026, majelis hakim Mahkamah Agung yang diketuai Irfan Fachruddin mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan DPRD Gowa. Pihak Pemkab Gowa kemudian mengetahui putusan itu melalui informasi perkara MA.

Sehari setelah putusan, tim hukum bupati melakukan penelusuran terhadap keberadaan surat pemberitahuan. PT Pos KDC Sungguminasa kemudian menarik surat itu dari Pengadilan Agama Sungguminasa.

Pihak PT Pos selanjutnya mengakui adanya kelalaian dalam proses pengiriman dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan tersebut.

Meski telah ada pengakuan kelalaian, pihak Bupati Gowa menilai masih terdapat sejumlah hal yang perlu ditelusuri lebih jauh. Salah satunya menyangkut alasan surat yang ditujukan ke Kantor Bupati Gowa dapat terkirim ke Pengadilan Agama Sungguminasa.

Selain itu, tim hukum mempertanyakan alasan dokumen yang bukan ditujukan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa dapat diterima dan tersimpan di kantor itu dalam waktu cukup lama.

Dalam konferensi pers di Rumah Jabatan Bupati Gowa pada Minggu (4/10/2026), Husniah menyampaikan dugaan adanya sabotase terhadap surat yang berkaitan dengan haknya memberikan tanggapan dalam proses uji pendapat di MA.

Dugaan itu kemudian dibawa ke Polda Sulsel agar aparat kepolisian dapat menelusuri rangkaian pengiriman dokumen sekaligus memastikan apakah peristiwa tersebut murni kelalaian atau terdapat unsur lain.

Proses hukum yang ditempuh pihak bupati tetap dilanjutkan meski PT Pos telah mengakui kesalahan pengiriman.

Pihak Bupati Gowa juga berencana menyampaikan sanggahan kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan tidak diterimanya surat pemberitahuan yang berakibat pihak bupati tidak memberikan tanggapan dalam proses uji pendapat.

Hingga kini, dugaan sabotase yang disampaikan pihak Bupati Gowa masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Pengakuan PT Pos sejauh ini berkaitan dengan kelalaian atau kesalahan pengiriman, sementara ada atau tidaknya unsur kesengajaan menjadi ranah aparat penegak hukum untuk mengusutnya. (*/Red)