SULSELTA.NET, Sidrap — Dugaan penyimpangan program bantuan Kementerian Pertanian untuk pengembangan tanaman porang di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, terus menjadi sorotan setelah Koalisi Sipil Masyarakat Anti Korupsi (KOSMAK) melaporkan perkara itu ke Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri.
Laporan diserahkan KOSMAK di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat (11/9/2026). Program yang dipersoalkan berkaitan dengan bantuan pertanian Tahun Anggaran 2020–2022 dengan nilai yang disebut mencapai Rp26 miliar.
Koordinator KOSMAK, Ronald Loblobly, meminta aparat penegak hukum mengusut penggunaan dan penyaluran anggaran, termasuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar diterima petani sesuai peruntukannya.
Dalam laporan itu, KOSMAK mencantumkan sejumlah nama untuk dimintai klarifikasi, di antaranya mantan Bupati Sidrap Rusdi Masse, Syaharuddin Alrif, Haslinda Hasan, Andre Ade Alrif, serta Bupati Sidrap periode 2018–2023 Dollah Mando.
KOSMAK menduga rangkaian persoalan program tersebut bermula pada 2020. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan PT Al Fatih Porang Indonesia yang didirikan pada 15 Mei 2020.
Berdasarkan dokumen akademik yang memuat profil perusahaan, PT Al Fatih Porang Indonesia didirikan berdasarkan Akta Nomor 3 tanggal 15 Mei 2020 dan berkedudukan di Kabupaten Sidrap. Perusahaan bergerak di sektor pertanian porang.
KOSMAK dalam laporannya mempertanyakan keterkaitan pendirian perusahaan dengan pelaksanaan program bantuan pertanian pemerintah. Koalisi itu menduga perusahaan kemudian memiliki peran dalam pengelolaan program pengembangan porang.
Dugaan tersebut masih menjadi materi yang perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
KOSMAK juga menyoroti dugaan penyimpangan penyaluran bantuan kepada kelompok tani. Mereka menduga terdapat kelompok tani yang namanya digunakan dalam administrasi penerima bantuan, sementara realisasi di lapangan dinilai tidak sesuai dengan tujuan program.
Selain mekanisme penyaluran, kualitas sarana produksi pertanian juga dipersoalkan. KOSMAK mengklaim bibit dan sarana pertanian yang diterima sejumlah petani tidak sesuai dengan kualitas yang diharapkan sehingga manfaat program dinilai tidak optimal.
Koalisi tersebut juga mengaitkan persoalan itu dengan kegagalan budidaya porang yang dialami petani. Namun, besaran kerugian negara Rp26 miliar maupun persentase kegagalan panen yang disampaikan KOSMAK masih merupakan klaim pelapor dan memerlukan pembuktian melalui audit serta proses hukum.
Laporan KOSMAK juga menyinggung dugaan adanya pengaturan sejak tahap awal program. Tuduhan mengenai permufakatan maupun keterlibatan individu tertentu belum merupakan kesimpulan hukum dan tetap harus diuji berdasarkan alat bukti serta pemeriksaan aparat berwenang.
Sebelumnya, KOSMAK menyatakan optimistis Kortas Tipidkor Polri menindaklanjuti laporan tersebut karena program yang dipersoalkan berkaitan dengan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Hingga berita ini disusun, nama-nama yang dicantumkan dalam laporan KOSMAK belum dapat diposisikan sebagai pihak yang terbukti melakukan tindak pidana hanya berdasarkan laporan masyarakat. Penetapan ada atau tidaknya unsur pidana menjadi kewenangan aparat penegak hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
SULSELTA.NET masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam laporan, termasuk terkait mekanisme penyaluran bantuan, peran perusahaan, serta tudingan yang disampaikan KOSMAK.
Perkembangan penanganan laporan di Kortas Tipidkor Polri akan menjadi bagian penting untuk memastikan konstruksi perkara, nilai kerugian negara, serta ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana dalam program pengembangan porang di Sidrap. (*/Red)






