SULSELTA.NET, Luwu Timur — Sejumlah ahli waris bersama warga memasang baliho larangan aktivitas pertambangan di lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan di Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Rabu (7/10/2026).
Pemasangan baliho dilakukan sebagai penegasan klaim penguasaan lahan sekaligus bentuk keberatan ahli waris terhadap dugaan tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan (IUP) dengan tanah yang mereka nyatakan sebagai tanah warisan.
Ahli waris, Sappe Risani, mengatakan pihaknya mempertahankan tanah yang diklaim sebagai warisan keluarga. Menurut dia, selama sekitar satu tahun terakhir, lahan waris seluas 2.100 hektare di Desa Harapan diduga masuk dalam wilayah IUP yang dikaitkan dengan PT Daya Guna Gemilang (DGG) dan PT Maroga Mandiri Sukses.
Berdasarkan keterangan Tim Advokasi dan Media LBH No Viral No Justice DPC Luwu Timur, luas wilayah IUP yang dipersoalkan mencapai 4.787 hektare.
Sappe mengklaim kedua perusahaan belum pernah melakukan sosialisasi maupun pembayaran ganti rugi kepada enam ahli waris dan sejumlah penggarap di Dusun Lampia.
Baliho dipasang pada titik koordinat -2.71961, 121.09641. Menurut pihak ahli waris, pemasangan itu dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa lahan yang disengketakan masih mereka kuasai.
Investigator LSM ASPIRASI, Ir. Jayus Putra S. Sagena, menyampaikan bahwa berdasarkan analisis spasial yang dilakukan pihaknya, wilayah IUP seluas 4.787 hektare diduga bertumpang tindih atau overlay dengan lahan seluas 2.100 hektare yang diklaim sebagai tanah waris di Desa Harapan.
Ia menyebut kondisi itu berdampak terhadap aktivitas warga yang selama ini memanfaatkan lahan untuk berkebun, termasuk komoditas damar dan cengkeh di wilayah Pongkeru dan Harapan.
Namun, klaim mengenai luas serta tumpang tindih wilayah IUP tersebut masih merupakan keterangan dari pihak ahli waris dan pendampingnya. Data itu memerlukan konfirmasi dan pencocokan dengan dokumen resmi perizinan serta data spasial dari instansi berwenang.
Dalam aksi tersebut, ahli waris menyampaikan sejumlah tuntutan. Mereka meminta tidak ada aktivitas pertambangan, hauling, pengeboran maupun land clearing pada tanah yang mereka klaim sebagai tanah waris tanpa persetujuan ahli waris.
Mereka juga meminta Polres Luwu Timur mengantisipasi potensi gangguan terhadap baliho yang dipasang di lokasi sengketa.
Selain itu, ahli waris mendesak instansi yang membidangi energi dan sumber daya mineral di Sulawesi Selatan untuk melakukan pemeriksaan lapangan terhadap wilayah IUP yang mereka persoalkan dan menindaklanjutinya sesuai ketentuan apabila ditemukan persoalan dalam perizinan.
Pihak ahli waris turut menyatakan bahwa kuasa kepada Andi Panguriseng alias Bayu telah dicabut pada 28 Agustus 2025. Atas dasar itu, mereka menyatakan yang bersangkutan tidak lagi memiliki kewenangan bertindak atau menerima pembayaran atas nama ahli waris.
Dalam keterangan yang diterima SULSELTA.NET, enam orang disebut sebagai ahli waris berdasarkan PA Malili Nomor 29/2025.
Pemasangan baliho dilaporkan berakhir sekitar pukul 14.00 WITA dalam keadaan aman dan disaksikan sejumlah warga Desa Harapan serta pengguna jalan hauling. (Red)






