Hukum  

Laksus Desak Polda Sulsel Usut Tuntas Dugaan Pungli CPNS UNM

SULSELTA.NET, Makassar — Direktur Lembaga Antikorupsi Sulawesi Selatan (Laksus), Muhammad Ansar, mendesak Polda Sulawesi Selatan segera menuntaskan penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Ansar meminta penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel memperjelas perkembangan perkara yang telah bergulir sejak 2024. Ia menilai dua rekaman percakapan yang telah disita penyidik dapat menjadi petunjuk penting untuk mendalami dugaan tindak pidana.

Desakan itu disampaikan Ansar pada Jumat (24/7/2026). Ia juga meminta penyidik kembali memeriksa mantan Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan (FIKK) UNM, Hasmyati, guna mengklarifikasi sejumlah informasi yang muncul dalam rekaman.

Menurut Ansar, rekaman percakapan yang menjadi bagian dari penyelidikan memuat penyebutan sejumlah jabatan di lingkungan kampus, termasuk rektor, dekan, dan beberapa staf.

Ia menduga jabatan dekan yang disinggung dalam percakapan berkaitan dengan Hasmyati. Namun, dugaan itu masih memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan dan pendalaman oleh penyidik.

Ansar menilai seluruh pihak yang namanya disebut dalam rekaman perlu dimintai keterangan untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan dalam dugaan pungli penerimaan CPNS.

Desak Pemeriksaan Ulang Mantan Dekan

Hasmyati diketahui pernah menjabat sebagai Dekan FIKK UNM periode 2022–2026. Setelah masa jabatannya berakhir, ia berstatus sebagai guru besar bidang Pendidikan Jasmani.

Ansar berpendapat pemeriksaan terhadap mantan pejabat kampus perlu dilakukan kembali untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang sedang ditelusuri aparat kepolisian.

Ia juga menyoroti lamanya proses penanganan perkara yang menurutnya belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Padahal, penyidik telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk mantan Rektor UNM Husain Syam dan Hasmyati, pada April 2024.

Ansar berharap hasil pemeriksaan sebelumnya dapat menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Ia juga menyinggung rencana gelar perkara yang sebelumnya pernah disampaikan jajaran Ditreskrimsus Polda Sulsel.

Menurutnya, gelar perkara menjadi tahapan penting untuk mengevaluasi hasil penyelidikan dan menentukan apakah bukti yang diperoleh telah memenuhi syarat untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Meski mendesak penetapan tersangka, proses tersebut tetap harus didasarkan pada terpenuhinya ketentuan hukum acara pidana dan kecukupan alat bukti.

Dua Rekaman Percakapan Disita Polisi

Dalam penanganan perkara ini, penyidik Ditreskrimsus Polda Sulsel dilaporkan telah menyita dua rekaman suara yang diduga berkaitan dengan praktik pungli penerimaan CPNS di UNM.

Kedua rekaman masing-masing berdurasi sekitar 11 menit dan 6 menit.

Berdasarkan informasi yang beredar mengenai isi percakapan, terdapat pembahasan tentang pemberian uang sebesar Rp55 juta yang disebut sebagai tanda terima kasih dari seorang CPNS kepada pihak yang diduga bertindak sebagai perantara.

Dalam percakapan itu, muncul klaim bahwa uang diberikan untuk rektor melalui dekan.

Namun, penyebutan jabatan maupun nominal uang dalam rekaman belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pihak-pihak yang disebut benar-benar menerima uang atau terlibat tindak pidana.

Kebenaran isi percakapan, identitas para pihak, serta dugaan aliran dana masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Rekaman juga memuat pembicaraan mengenai kondisi UNM yang sedang menjalani pembatasan aktivitas atau lockdown.

Keterangan itu memunculkan dugaan bahwa percakapan berlangsung pada masa pandemi Covid-19, sekitar 2021–2022. Meski demikian, waktu perekaman belum dapat dipastikan hanya berdasarkan isi percakapan.

Penanganan Kasus Disorot Setelah Dua Tahun

Ansar turut menyoroti perkembangan penanganan perkara yang dinilainya belum memberikan kepastian setelah sekitar dua tahun sejak pemeriksaan sejumlah pihak pada 2024.

Berdasarkan informasi yang disampaikan, mantan Rektor UNM Husain Syam dan mantan Dekan FIKK Hasmyati terakhir kali dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pada akhir April 2024.

Sejumlah staf di lingkungan UNM yang namanya muncul dalam rekaman juga dilaporkan telah dimintai keterangan pada periode yang sama.

Ansar meminta Kapolda Sulsel memberikan perhatian terhadap penyelesaian perkara agar proses penegakan hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian bagi semua pihak.

Ia menilai penanganan yang berlarut-larut berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik sekaligus berdampak terhadap reputasi institusi pendidikan.

Karena itu, Laksus mendorong penyidik mengklarifikasi seluruh informasi, memeriksa pihak-pihak yang relevan, serta mengungkap fakta berdasarkan alat bukti yang sah.

Menunggu Kejelasan Status Perkara

Hingga informasi ini disampaikan, belum terdapat keterangan terbaru mengenai hasil gelar perkara, peningkatan status penanganan ke tahap penyidikan, maupun penetapan tersangka dalam kasus dugaan pungli CPNS UNM.

Desakan Laksus merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap proses penegakan hukum dan bukan kesimpulan mengenai kesalahan pihak tertentu. (*/Red)