Hukum  

Kejari Makassar Hentikan Sementara Kasus Dugaan Jual Beli Jabatan Kepsek

SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar menghentikan sementara penanganan kasus dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah (kepsek) SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Keputusan itu diambil setelah tim Kejari Makassar melakukan pengumpulan bahan keterangan dan menggelar perkara pada tahap pra-penyelidikan. Hasil pemeriksaan terhadap 27 orang dinilai belum menghasilkan fakta dan bukti yang cukup untuk meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Makassar, Sulfikar, menjelaskan bahwa penghentian sementara dilakukan karena belum ditemukan bukti yang memadai untuk melanjutkan proses hukum.

Meski demikian, penghentian penanganan perkara bukan berarti dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah telah dinyatakan tidak pernah terjadi. Kejari Makassar masih membuka peluang untuk menindaklanjuti kasus apabila ditemukan bukti baru.

Berawal dari Video Viral Usai Pelantikan Kepsek

Kasus ini mencuat pada akhir Juni 2026, setelah Pemerintah Kota Makassar mengukuhkan 369 kepala sekolah tingkat SD dan SMP.

Tidak lama setelah pelantikan, beredar rekaman video di media sosial yang memperlihatkan seorang mantan pelaksana tugas (Plt.) kepala sekolah di Kecamatan Biringkanaya mengaku telah menyerahkan sejumlah uang kepada oknum pejabat untuk memperoleh jabatan kepala sekolah.

Pengakuan itu memicu perhatian publik dan mendorong Pemerintah Kota Makassar melakukan pemeriksaan internal.

Wali Kota Makassar kemudian menginstruksikan Inspektorat untuk menelusuri dugaan praktik jual beli jabatan secara objektif dan transparan.

Pada awal Juli 2026, Kejari Makassar mulai mengumpulkan bahan keterangan dan dokumen untuk mendalami informasi yang beredar.

Pejabat Disdik Dinonaktifkan Sementara

Dalam perkembangan penanganan kasus, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Dinas Pendidikan Kota Makassar dinonaktifkan sementara sejak 13 Juli 2026.

Langkah administratif itu diambil berdasarkan rekomendasi awal pemeriksaan khusus yang dilakukan Inspektorat Kota Makassar.

Sementara itu, Kejari Makassar melanjutkan proses klarifikasi terhadap sejumlah pihak, mulai dari kepala sekolah hingga pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan.

Jumlah pihak yang dimintai keterangan berkembang selama proses pendalaman hingga mencapai 27 orang.

Meski pemeriksaan berlangsung selama beberapa bulan, penanganan perkara masih berada pada tahap pra-penyelidikan.

Pada September 2026, Wali Kota Makassar kembali menegaskan komitmennya untuk tidak memberikan perlindungan kepada pihak yang terbukti terlibat praktik jual beli jabatan di lingkungan pendidikan.

Minim Bukti, Penanganan Dihentikan Sementara

Memasuki pertengahan Oktober 2026, Kejari Makassar memutuskan menghentikan sementara penanganan dugaan jual beli jabatan kepala sekolah.

Keputusan diambil setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil pengumpulan bahan keterangan dan pemeriksaan sejumlah pihak.

Berdasarkan hasil gelar perkara, informasi dan bukti yang diperoleh belum cukup untuk meningkatkan penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Penghentian sementara juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai status penanganan perkara dan menghindari ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi pihak-pihak yang telah dimintai keterangan.

Keputusan itu tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya proses hukum lanjutan apabila ditemukan fakta baru yang memenuhi ketentuan hukum.

Menunggu Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Kejari Makassar masih membuka peluang untuk kembali mendalami kasus dugaan jual beli jabatan kepala sekolah jika terdapat tambahan bukti yang relevan.

Salah satu perkembangan yang dapat menjadi bahan pertimbangan ialah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) oleh Inspektorat Kota Makassar.

Apabila laporan pemeriksaan memuat temuan baru yang mengarah pada dugaan tindak pidana, hasilnya dapat menjadi bahan untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Selain itu, masyarakat yang memiliki informasi maupun bukti pendukung juga dapat menyampaikannya kepada aparat penegak hukum.

Dengan demikian, penanganan kasus dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di Makassar saat ini dihentikan sementara pada tahap pra-penyelidikan, bukan dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).