SULSELTA.NET, Gowa — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, berencana mengaktifkan kembali tujuh pejabat eselon II yang dinonaktifkan pada masa kepemimpinan Sitti Husniah Talenrang.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan birokrasi dan kelancaran administrasi pemerintahan Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, setelah konflik politik yang berujung pada pemberhentian Husniah dari jabatan bupati.
Darmawangsyah menyampaikan rencana tersebut menyusul desakan DPRD Gowa agar tujuh pejabat yang sebelumnya dinonaktifkan segera dikembalikan ke jabatan masing-masing.
Ketujuh pejabat itu meliputi Sekretaris Daerah Gowa Andy Azis Peter, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Indra Said, serta Inspektur Gowa Syahrul Syahrir.
Empat pejabat lainnya yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sujjadan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahmud, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Umar Madjid, serta Sekretaris DPRD Gowa Andi Idil Hafid.
Penonaktifan pejabat bermula pada 21 Agustus 2026, ketika Husniah memberhentikan sementara tiga pejabat, yakni sekretaris daerah, kepala BKPSDM, dan inspektur daerah.
Kebijakan itu kemudian meluas hingga mencakup tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa.
Penonaktifan berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan politik antara pemerintah daerah dan DPRD Gowa.
Sebelumnya, pada 14 Juli 2026, Husniah menghadiri sidang Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD Gowa yang membahas sejumlah dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam persidangan itu, Husniah meninggalkan ruang sidang karena keberatan terhadap mekanisme pemeriksaan yang dilakukan anggota pansus.
DPRD Gowa kemudian melanjutkan proses melalui pengajuan permohonan pendapat kepada Mahkamah Agung (MA).
Pada 1 Oktober 2026, MA mengabulkan permohonan pendapat DPRD Gowa melalui perkara Nomor 1 P/UP/2026.
Putusan itu menjadi bagian dari proses pemberhentian Husniah sebagai Bupati Gowa.
Selanjutnya, pada 14 Oktober 2026, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerbitkan keputusan pemberhentian Husniah dari jabatannya.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas bupati untuk menjalankan roda pemerintahan daerah.
Pada 16 Oktober 2026, DPRD Gowa menerima surat keputusan pemberhentian dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
DPRD selanjutnya mendorong pemerintah daerah segera memulihkan struktur birokrasi, termasuk mengaktifkan kembali tujuh pejabat yang sebelumnya dinonaktifkan.
Persoalan kepegawaian itu turut menjadi perhatian karena berlangsung di tengah upaya pemerintah daerah menjaga kelancaran administrasi, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program pembangunan.
Darmawangsyah menyatakan komitmennya untuk mengaktifkan kembali ketujuh pejabat sebagai bagian dari langkah penataan pemerintahan.






