SULSELTA.NET, Makassar — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta aparat keamanan menindak tegas pihak luar yang diduga terlibat dalam provokasi perang kelompok di Kota Makassar. Instruksi ini menyusul rentetan bentrokan yang meresahkan masyarakat hingga menimbulkan korban jiwa.
Penegasan itu disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, dalam rapat koordinasi bersama jajaran camat dan lurah se-Kota Makassar, Selasa (20/10/2026).
Munafri menyoroti dugaan keterlibatan orang dari luar wilayah konflik yang datang untuk memperkeruh situasi. Ia meminta aparat kepolisian dan TNI memperkuat koordinasi dalam mencegah bentrokan susulan.
Selain penindakan terhadap provokator, Pemerintah Kota Makassar menekankan pentingnya pengawasan media sosial, penambahan kamera CCTV, pengaktifan pos ronda, serta keterlibatan aktif aparat kecamatan dan kelurahan dalam mendeteksi potensi konflik.
Rentetan Tawuran Picu Kekhawatiran Warga
Situasi keamanan di Makassar menjadi perhatian setelah sejumlah bentrokan terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Pada Kamis (15/10/2026) sekitar pukul 01.30 WITA, bentrokan terjadi di Jalan Rajawali, Kecamatan Mariso, melibatkan kelompok Kokolojia dan Rajawali Rusun.
Konflik yang dilaporkan dipicu aksi menggeber sepeda motor itu mengakibatkan seorang pemuda berusia 22 tahun meninggal dunia akibat luka senjata tajam.
Sehari kemudian, Jumat (16/10/2026), sekitar pukul 06.10 WITA, bentrokan kembali pecah di Jalan Abubakar Lambogo, Kecamatan Makassar.
Peristiwa itu melibatkan kelompok Lonner dari Bara-Baraya Selatan dan kelompok Jor-Joran dari Bara-Baraya Induk.
Dalam bentrokan itu, massa dilaporkan saling menyerang menggunakan batu, balok, botol, petasan, bom molotov, hingga anak panah atau busur.
Ketegangan kembali meningkat pada Senin (19/10/2026) sekitar pukul 06.00 WITA. Tawuran susulan terjadi di kawasan Abubakar Lambogo hingga aparat kepolisian turun tangan membubarkan massa menggunakan gas air mata.
Polisi Identifikasi Tujuh Terduga Provokator
Dari hasil penyelidikan bentrokan di kawasan Abubakar Lambogo, polisi dilaporkan telah mengidentifikasi tujuh orang yang diduga berperan sebagai provokator.
Penyelidikan juga mengarah pada dugaan keterlibatan orang dari luar kawasan Bara-Baraya, termasuk dari wilayah Ballaparang dan Tamajene.
Dugaan keterlibatan pihak luar menjadi perhatian serius karena berpotensi memperluas konflik antarkelompok ke wilayah lain.
Meski demikian, peran dan tanggung jawab hukum setiap orang yang teridentifikasi masih harus dibuktikan melalui proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemkot Perkuat CCTV dan Pos Ronda
Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kota Makassar mengupayakan penambahan kamera pengawas atau CCTV pada sejumlah titik rawan yang masih minim pemantauan.
Munafri juga menginstruksikan camat dan lurah mengaktifkan kembali pos ronda serta pos mitigasi untuk memperkuat pengawasan keamanan lingkungan.
Pengawasan diarahkan berlangsung selama 24 jam, terutama pada waktu rawan mulai pukul 18.30 WITA hingga pagi hari.
Aparat kecamatan dan kelurahan diminta aktif turun ke lapangan, memetakan potensi konflik, serta memperkuat komunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga.
Koordinasi lintas wilayah juga menjadi perhatian agar potensi bentrokan dapat diketahui dan dicegah sebelum berkembang menjadi aksi kekerasan.
Provokasi Media Sosial Jadi Sorotan
Selain konflik fisik, Pemerintah Kota Makassar menaruh perhatian terhadap aktivitas provokasi melalui media sosial.
Aksi saling menantang antarkelompok di ruang digital dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan dan memicu bentrokan di lapangan.
Karena itu, pengawasan terhadap konten provokatif menjadi bagian dari langkah pencegahan yang perlu dilakukan bersama aparat terkait.
Pemerintah kota juga mendorong seluruh jajaran kewilayahan untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, khususnya kelompok pemuda, guna mencegah konflik berkepanjangan.
Sementara itu, aparat kepolisian masih melakukan pengamanan di sejumlah kawasan rawan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan susulan.






