SULSELTA.NET, Makassar — Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi menuntaskan penyidikan kasus dugaan pembukaan ilegal sekitar 19,5 hektare Hutan Produksi Terbatas (HPT) di Desa Sabura, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Dua tersangka berinisial PSP dan AS telah diserahkan bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menjalani proses penuntutan.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan praktik jual beli kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit serta pembukaan badan jalan menggunakan alat berat.
Hasil penyidikan mengungkap kawasan HPT seluas sekitar 19,5 hektare telah dibuka. Di dalam kawasan itu juga dibuat badan jalan sepanjang sekitar 400 meter dengan lebar sekitar empat meter menggunakan excavator.
Satu unit excavator yang diduga digunakan dalam pembukaan kawasan telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut.
PSP dan AS ditetapkan sebagai tersangka pada 24 Juli 2026. Berdasarkan hasil penyidikan, keduanya diduga menjadi aktor utama yang menggerakkan pembukaan ilegal kawasan hutan.
Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 pada 28 September 2026, penyidik menyerahkan kedua tersangka beserta barang bukti kepada JPU di Kejaksaan Negeri Polewali Mandar pada 5 Oktober 2026.
PSP dan AS dijerat dengan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta ketentuan penyesuaian pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026.
Keduanya terancam pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp7,5 miliar.
Kepala Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, Ali Bahri, mengatakan penyelesaian perkara tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kawasan hutan dari pembukaan dan penguasaan secara ilegal.
Ali menjelaskan, penegakan hukum perlu dibarengi penguatan pengawasan di tingkat tapak agar aktivitas serupa dapat diketahui dan ditangani lebih awal.
Menurut dia, Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi akan meningkatkan sinergi dengan pengelola tapak, pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta pihak terkait untuk mendeteksi indikasi pembukaan maupun jual beli kawasan hutan sebelum kerusakan meluas dan alat berat masuk ke kawasan.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, menilai praktik jual beli kawasan hutan merupakan persoalan serius karena dapat menjadi awal penguasaan dan perubahan penggunaan kawasan secara ilegal.
Menurut Dwi, kerusakan hutan tidak selalu diawali pembukaan dalam skala besar, tetapi dapat bermula dari kawasan yang diperjualbelikan dan dikuasai, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan jalan hingga perubahan tutupan hutan secara bertahap.
Karena itu, penegakan hukum dinilai perlu memutus proses tersebut sejak awal, termasuk menjangkau pihak yang diduga menggerakkan dan menikmati keuntungan dari penguasaan kawasan secara ilegal.
Kementerian Kehutanan menyatakan akan terus memperkuat perlindungan kawasan melalui pengawasan di tingkat tapak, pencegahan, serta penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penguasaan maupun pemanfaatan kawasan hutan secara ilegal.
Masyarakat juga didorong berpartisipasi dengan melaporkan sejak dini aktivitas yang berpotensi merusak atau mengubah fungsi kawasan hutan. (Red)






