Hukum  

Eks Kepala BPBD Luwu Utara Dieksekusi Terkait Korupsi Drainase

SULSELTA.NET, Luwu Utara — Kejaksaan Negeri (Kejari) Luwu Utara mengeksekusi mantan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Luwu Utara, Drs. H. Muslim Muchtar, M.Si., setelah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi proyek pembangunan drainase Tahun Anggaran 2023.

Muslim Muchtar dibawa ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Masamba pada Kamis (22/10/2026) untuk menjalani hukuman dua tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Perkara korupsi proyek drainase BPBD Luwu Utara itu dilaporkan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.017.730.200,82 atau lebih dari Rp1 miliar.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Luwu Utara, Ridzky Septriananda, membenarkan pelaksanaan eksekusi terhadap mantan pejabat Pemerintah Kabupaten Luwu Utara itu.

Eksekusi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejari Luwu Utara Nomor PRINT-944/P.4.33/Fu.1/10/2026 tertanggal 15 Oktober 2026.

Pelaksanaan eksekusi merupakan tindak lanjut atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap setelah perkara melalui proses persidangan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

Berawal dari Proyek Drainase Tahun 2023

Kasus korupsi yang menjerat Muslim Muchtar bermula dari pelaksanaan pekerjaan pembangunan saluran air atau drainase pada BPBD Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2023.

Dalam proses penyidikan, ditemukan penyimpangan pekerjaan fisik yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak.

Penyidikan kemudian menyeret sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pengawasan proyek.

Pada 14 Juli 2025, penyidik Kejari Luwu Utara menetapkan dan menahan tiga tersangka, masing-masing AW selaku pelaksana pekerjaan serta US dan H yang berperan sebagai konsultan pengawas.

Dua hari kemudian, tepatnya 16 Juli 2025, penyidik menetapkan Muslim Muchtar sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

Muslim selanjutnya menjalani penahanan pada 25 Agustus 2025 setelah memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik kejaksaan.

Sebelum penahanan, Muslim dilaporkan beberapa kali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan ketika masih berstatus sebagai saksi.

Kasasi Ditolak Mahkamah Agung

Perkara korupsi pembangunan drainase BPBD Luwu Utara selanjutnya disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara 100/Pid.Sus-TPK/2025/PN Mks.

Proses hukum berlanjut ke Pengadilan Tinggi Makassar melalui perkara Nomor 6/PID.TPK/2026/PT MKS.

Muslim Muchtar kemudian menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Melalui Putusan Nomor 9416 K/Pid.Sus/2026 tertanggal 15 Juli 2026, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi sehingga perkara dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan putusan pengadilan, Muslim dijatuhi pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp50 juta, dengan ketentuan pidana pengganti selama satu bulan apabila denda tidak dibayarkan.

Putusan itu sekaligus menjadi dasar hukum bagi kejaksaan untuk melaksanakan eksekusi terhadap terpidana.

Kejaksaan Laksanakan Eksekusi

Setelah menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap, Kejari Luwu Utara menerbitkan surat perintah eksekusi pada 15 Oktober 2026.

Tim jaksa eksekutor kemudian melaksanakan eksekusi terhadap Muslim Muchtar pada Kamis (22/10/2026) dan membawanya ke Rutan Kelas IIB Masamba.

Pelaksanaan eksekusi menandai tahapan penegakan hukum terhadap mantan Kepala Pelaksana BPBD Luwu Utara dalam perkara korupsi proyek drainase yang bersumber dari anggaran pemerintah tahun 2023.

Kasus ini sekaligus menjadi pengingat pentingnya pengawasan pelaksanaan proyek pemerintah, terutama dalam memastikan penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan dan hasil pekerjaan memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dengan dilaksanakannya eksekusi, Muslim Muchtar menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.