Hukum  

Kapolda Sulsel Perintahkan Razia Tempat Pembuatan Busur

SULSELTA.NET, Makassar — Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol. M. Awal Chairuddin, memerintahkan seluruh jajaran Polres untuk merazia tempat pembuatan senjata busur menyusul maraknya aksi tawuran, perang kelompok, dan teror geng motor di Kota Makassar.

Instruksi yang disampaikan pada Senin (19/10/2026) itu menjadi langkah kepolisian untuk menekan peredaran senjata yang kerap digunakan dalam aksi kekerasan jalanan.

Kapolda mengungkapkan adanya informasi mengenai produksi dan penjualan anak panah busur dengan harga relatif murah, yakni sekitar Rp20 ribu untuk beberapa buah.

Menurutnya, penindakan tidak cukup hanya menyasar pelaku tawuran. Kepolisian juga perlu menelusuri sumber pembuatan dan peredaran senjata yang digunakan untuk menyerang warga maupun aparat.

Karena itu, seluruh Polres jajaran diperintahkan melakukan penyisiran terhadap lokasi pembuatan busur sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Rentetan Tawuran Jadi Perhatian Polisi

Langkah tegas Kapolda menyusul rentetan bentrokan kelompok yang terjadi di sejumlah wilayah Makassar sepanjang September hingga Oktober 2026.

Beberapa kawasan yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Tallo, Jalan Rajawali, Jalan Abu Bakar Lambogo, dan Jalan Kandea.

Aksi kekerasan yang melibatkan senjata tajam dan anak panah busur dilaporkan telah menimbulkan korban, termasuk dari kalangan aparat kepolisian.

Salah satu insiden menimpa Aipda Heru, personel Opsnal Polrestabes Makassar, yang dilaporkan mengalami patah tulang tangan akibat serangan sekelompok pengendara motor ketika berupaya membubarkan tawuran di Jalan Opu Daeng Risaju.

Peristiwa itu menjadi perhatian serius kepolisian karena aksi kekerasan jalanan tidak hanya membahayakan masyarakat, tetapi juga petugas yang menjalankan tugas pengamanan.

Warga Diimbau Manfaatkan Layanan Polisi 110

Sebagai langkah pencegahan, masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan kepolisian 110 apabila menemukan indikasi tawuran, konvoi kelompok bermotor yang mengganggu keamanan, atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan kekerasan.

Layanan tersebut dapat diakses secara gratis untuk menyampaikan laporan maupun meminta bantuan kepolisian.

Informasi dari masyarakat diharapkan membantu petugas melakukan tindakan lebih cepat sebelum bentrokan terjadi.

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol. Arya Perdana, sebelumnya juga menyampaikan sikap tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan yang membahayakan keselamatan masyarakat dan petugas.

Upaya pemberantasan tawuran dan geng motor kini diarahkan tidak hanya pada penangkapan pelaku di lapangan, tetapi juga pencegahan melalui pengawasan keluarga, partisipasi masyarakat, serta penelusuran sumber peredaran senjata.

Dengan langkah tersebut, kepolisian diharapkan mampu menekan aksi kekerasan jalanan sekaligus memulihkan rasa aman masyarakat Kota Makassar.