Hukum  

Kasus PDAM Bantaeng Bergulir, Tersangka Belum Ditetapkan

SULSELTA.NET, Bantaeng — Penanganan dua perkara dugaan tindak pidana korupsi di Perumda Air Minum Tirta Eremerasa Kabupaten Bantaeng masih bergulir. Polres Bantaeng dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantaeng telah meningkatkan masing-masing perkara ke tahap penyidikan, namun hingga kini belum ada tersangka yang diumumkan.

Kedua perkara yang ditangani aparat penegak hukum memiliki objek dan periode anggaran berbeda.

Polres Bantaeng mengusut dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran operasional Perumda Air Minum Tirta Eremerasa periode 2023 hingga 2025. Perkara itu sebelumnya ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan dengan perkiraan awal kerugian negara sekitar Rp3 miliar.

Sementara Kejari Bantaeng mengusut dugaan penyimpangan Program Hibah Air Minum Perkotaan pada PDAM Tirta Eremerasa tahun anggaran 2020 hingga 2023.

Kejari meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng Nomor Print-374/P.4.17/Fd.2/05/2026 tertanggal 13 Mei 2026.

Program Hibah Air Minum Perkotaan yang menjadi objek penyidikan memiliki nilai total Rp6 miliar selama periode 2020–2023 atau Rp1,5 miliar setiap tahun.

Dana tersebut berkaitan dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bantaeng kepada PDAM Tirta Eremerasa untuk mendukung pemasangan sambungan rumah bagi masyarakat.

Dalam proses penyidikan, Kejari Bantaeng telah memeriksa sedikitnya 60 saksi untuk mendalami pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Penyidik juga menemukan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan program. Namun, Kejari belum mengumumkan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Kejari Bantaeng sebelumnya menyampaikan telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait proses audit untuk memastikan potensi kerugian keuangan negara.

Hasil penyidikan juga telah diserahkan kepada BPKP untuk ditelaah sebagai bagian dari proses penghitungan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, perkara yang ditangani Polres Bantaeng berjalan pada objek berbeda, yakni dugaan penyimpangan anggaran operasional perusahaan periode 2023–2025.

Penyidik kepolisian telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk jajaran internal perusahaan dan pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran.

Meski sama-sama berkaitan dengan Perumda Air Minum Tirta Eremerasa, kedua perkara tersebut merupakan penyidikan berbeda.

Karena itu, perkiraan kerugian sekitar Rp3 miliar dalam perkara yang ditangani Polres tidak dapat serta-merta dijumlahkan dengan Rp6 miliar dalam perkara Kejari menjadi kerugian negara sebesar Rp9 miliar.

Angka Rp6 miliar merupakan nilai Program Hibah Air Minum Perkotaan periode 2020–2023 yang menjadi objek penyidikan Kejari, bukan nilai final kerugian negara.

Hingga kini, proses hukum kedua perkara masih berlangsung. Belum ada pengumuman penetapan tersangka, sementara penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara yang ditangani Kejari masih berkaitan dengan proses audit BPKP.

Perkembangan hasil audit dan kelanjutan penyidikan akan menentukan langkah hukum berikutnya dalam pengusutan dugaan korupsi di perusahaan daerah penyedia air minum tersebut. (Red)