Hukum  

Kasus Smart Library Disdik Sulsel, 115 Saksi Diperiksa

SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) terus mendalami dugaan korupsi proyek pengadaan Smart & Bookless Library atau perpustakaan digital pada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga awal November 2026, sebanyak 115 saksi dilaporkan telah diperiksa dalam penyidikan proyek yang menyasar 123 SMA negeri di Sulsel.

Penanganan perkara kini berfokus pada penghitungan kerugian keuangan negara serta pemeriksaan teknis sistem perpustakaan digital. Penyidik masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan kajian ahli teknologi informasi (IT) untuk melengkapi pembuktian.

Kasus ini menjadi perhatian karena proyek yang dirancang untuk mendukung digitalisasi layanan pendidikan diduga bermasalah dalam proses pengadaan hingga pemanfaatannya di sekolah.

Berawal dari Pengadaan Perpustakaan Digital

Proyek Smart & Bookless Library bergulir melalui penganggaran Dinas Pendidikan Sulsel pada periode 2022–2023. Program ini mencakup pengadaan sistem perpustakaan digital beserta konten buku elektronik atau e-book untuk 123 SMA negeri di berbagai daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemberitaan penanganan perkara, nilai pengadaan secara keseluruhan dilaporkan mencapai lebih dari Rp20 miliar.

Pelaksanaan program mulai mendapat sorotan setelah muncul laporan mengenai kendala operasional sistem yang telah disediakan bagi sekolah penerima manfaat.

Sejumlah sekolah dilaporkan mengalami kesulitan mengakses aplikasi perpustakaan digital. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan sekolah, kualitas sistem yang diserahkan, serta keberlanjutan layanan setelah proyek dilaksanakan.

Temuan BPK dan Dugaan Penyimpangan

Persoalan pengadaan perpustakaan digital kemudian menjadi perhatian setelah muncul temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan itu menjadi salah satu bagian yang ditelusuri dalam penanganan dugaan penyimpangan proyek.

Dalam perkembangannya, penyidik Kejati Sulsel mendalami sejumlah aspek pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kontrak, spesifikasi barang, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan pembayaran.

Sejumlah dugaan penyimpangan yang mencuat meliputi perencanaan kebutuhan yang dinilai tidak memadai, ketidaksesuaian spesifikasi perangkat, persoalan legalitas konten buku elektronik, serta dugaan penggunaan perusahaan lain dalam pelaksanaan pengadaan.

Dugaan penggunaan konten buku elektronik tanpa izin penerbit juga menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen lisensi dan keterangan pihak terkait.

Sementara itu, dugaan penurunan spesifikasi perangkat memerlukan pencocokan antara dokumen kontrak, barang yang diserahkan, dan kondisi perangkat di sekolah penerima.

Berbagai dugaan itu masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan. Belum seluruhnya dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum yang telah terbukti.

Kejati Sulsel Geledah Kantor Disdik

Penanganan perkara memasuki tahap penyidikan pada 2026. Dalam rangkaian proses hukum tersebut, tim penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel melakukan penggeledahan pada Juni 2026.

Penggeledahan dilakukan di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, serta kantor pihak swasta yang berkaitan dengan pengadaan.

Salah satu perusahaan yang disebut dalam penanganan perkara adalah CV APM.

Kegiatan penggeledahan dilaporkan berlangsung sekitar delapan jam. Penyidik mengamankan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan perencanaan proyek, kontrak pengadaan, dan pelaksanaan pekerjaan.

Dokumen itu diperlukan untuk menelusuri proses penggunaan anggaran serta memeriksa kesesuaian antara ketentuan kontrak dan realisasi pengadaan.

Penggeledahan merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti dan tidak dengan sendirinya membuktikan kesalahan pihak yang diperiksa.

Sebanyak 115 Saksi Telah Diperiksa

Setelah penggeledahan, penyidik melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dinilai mengetahui proses perencanaan, pengadaan, hingga penggunaan perpustakaan digital.

Dalam rentang Juli hingga Oktober 2026, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperjelas pelaksanaan proyek dan menelusuri pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan.

Hingga awal November 2026, jumlah saksi yang dilaporkan telah menjalani pemeriksaan mencapai 115 orang.

Mereka mencakup sejumlah kepala SMA negeri penerima program, pejabat pembuat komitmen (PPK), mantan pejabat Dinas Pendidikan Sulsel, serta pihak swasta yang berkaitan dengan pengadaan.

Keterangan para kepala sekolah diperlukan untuk mengetahui kondisi perangkat dan aplikasi setelah diterima, termasuk apakah fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan program.

Sementara itu, pemeriksaan pejabat pengadaan dan pihak penyedia diarahkan untuk menelusuri proses penyusunan kebutuhan, penetapan spesifikasi, pelaksanaan kontrak, hingga pembayaran pekerjaan.

Jumlah saksi yang diperiksa menunjukkan luasnya penelusuran perkara, tetapi tidak berarti seluruh pihak yang dimintai keterangan memiliki keterlibatan pidana.

Penyidik Dalami Dugaan Penggelembungan Harga

Selain persoalan fungsi sistem, penyidik juga mendalami dugaan penggelembungan harga atau mark-up dalam pengadaan perpustakaan digital.

Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, sebagaimana dilaporkan dalam perkembangan penanganan perkara, mengungkap adanya indikasi penggelembungan harga yang menjadi perhatian penyidik.

Penelusuran dilakukan untuk memastikan kesesuaian nilai pengadaan dengan spesifikasi, kualitas, dan realisasi barang maupun layanan yang diterima sekolah.

Namun, nilai pasti kerugian keuangan negara belum dapat dinyatakan sebagai angka final karena masih menunggu hasil penghitungan dari lembaga yang berwenang.

Dalam proses ini, kajian ahli IT juga diperlukan untuk menilai sistem perpustakaan digital, termasuk aspek teknis dan kesesuaiannya dengan kebutuhan serta ketentuan pengadaan.

Hasil pemeriksaan teknis dan audit diharapkan dapat memperjelas apakah terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara.

Penetapan Tersangka Menunggu Perkembangan Penyidikan

Memasuki November 2026, Kejati Sulsel dilaporkan masih menunggu hasil penghitungan kerugian keuangan negara dari BPKP serta pendalaman ahli IT.

Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi penyidik untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum acara pidana. Sementara itu, pelimpahan perkara ke tahap penuntutan memerlukan proses lanjutan setelah penyidikan dinyatakan lengkap.

Penyelesaian audit tidak otomatis berarti perkara langsung dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Hingga perkembangan yang dilaporkan pada awal November 2026, penyidikan dugaan korupsi Smart & Bookless Library Disdik Sulsel masih berlanjut.

Perkara ini juga menyangkut kepentingan sekolah sebagai penerima program, terutama terkait pemanfaatan fasilitas perpustakaan digital yang dibiayai melalui anggaran pemerintah.

Kepastian mengenai nilai kerugian negara, pihak yang bertanggung jawab secara hukum, serta tindak lanjut penanganan proyek masih bergantung pada hasil penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.