Kemendagri Resmi Berhentikan Bupati Gowa Husniah Talenrang

SULSELTA.NET, Gowa — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilaporkan telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian Sitti Husniah Talenrang dari jabatan Bupati Gowa, Sulawesi Selatan, pada Rabu (14/10/2026).

Bersamaan dengan keputusan itu, Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gowa untuk menjalankan roda pemerintahan daerah.

Informasi penerbitan kedua SK tersebut dibenarkan Wakil Ketua I DPRD Gowa, Hasrul Abdul Rajab, pada Rabu malam.

Hasrul menjelaskan bahwa SK pemberhentian Husniah Talenrang dan penunjukan Darmawangsyah Muin sebagai Plt Bupati Gowa sama-sama tertanggal 14 Oktober 2026.

Adapun dokumen fisik kedua keputusan itu dijadwalkan diambil di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada Kamis (15/10/2026).

Keputusan Kemendagri menjadi perkembangan terbaru dari proses panjang usulan pemberhentian Husniah Talenrang yang sebelumnya bergulir melalui DPRD Gowa hingga Mahkamah Agung (MA).

Berawal dari Hak Angket DPRD Gowa

Proses pemberhentian Husniah Talenrang tidak terlepas dari dinamika politik dan pemeriksaan sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang menjadi perhatian DPRD Gowa sejak Mei 2026.

DPRD Gowa membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk mendalami berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Sejumlah persoalan yang menjadi sorotan meliputi dugaan penyalahgunaan kewenangan, kebijakan penghentian program beasiswa doktoral, pengadaan seragam sekolah gratis, serta dugaan pelanggaran etika kepemimpinan.

Dalam perkembangannya, hasil pemeriksaan Pansus Hak Angket menjadi dasar bagi DPRD Gowa untuk mengajukan usulan pemberhentian bupati melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Usulan itu kemudian diajukan kepada Mahkamah Agung untuk memperoleh penilaian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah Agung Kabulkan Permohonan DPRD

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Gowa melalui perkara Nomor 1 P/UP/2026 yang diputus pada Kamis (1/10/2026).

Dalam amar putusannya, MA mengabulkan permohonan DPRD Gowa dan menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum.

Putusan itu menjadi dasar bagi DPRD untuk melanjutkan proses administrasi pemberhentian kepala daerah kepada pemerintah pusat.

Selanjutnya, pimpinan DPRD Gowa menyerahkan dokumen usulan pemberhentian Husniah Talenrang kepada Kemendagri pada Kamis (8/10/2026).

Penyerahan berkas dilakukan sebagai tindak lanjut putusan MA dengan mengacu pada mekanisme pemberhentian kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Setelah melalui tahapan administrasi, Kemendagri dilaporkan menerbitkan keputusan pemberhentian pada 14 Oktober 2026.

Husniah Sempat Persoalkan Proses Hukum

Sebelum terbitnya keputusan Kemendagri, Husniah Talenrang sempat menyampaikan keberatan terhadap proses pemeriksaan permohonan uji pendapat di Mahkamah Agung.

Dalam keterangannya pada Minggu (4/10/2026), Husniah menyatakan adanya dugaan persoalan pengiriman surat tanggapan yang berkaitan dengan haknya memberikan jawaban dalam proses persidangan.

Ia juga menyampaikan rencana menempuh langkah hukum serta menyurati MA dan Kemendagri untuk meminta kejelasan mengenai persoalan administrasi itu.

Keberatan tersebut menjadi bagian dari perkembangan proses hukum yang berlangsung sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan.

Husniah Juga Berstatus Tersangka

Di tengah proses pemberhentian melalui DPRD dan Mahkamah Agung, Husniah Talenrang turut menghadapi perkara pidana.

Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri sebelumnya menetapkan Husniah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Perkara pidana tersebut merupakan proses hukum yang terpisah dari mekanisme pemberhentian kepala daerah melalui Hak Menyatakan Pendapat DPRD Gowa.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, Husniah tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Darmawangsyah Muin Ditunjuk Jadi Plt Bupati

Dengan terbitnya SK Kemendagri, Darmawangsyah Muin ditunjuk menjalankan tugas sebagai Plt Bupati Gowa.

DPRD Gowa menyatakan akan mengawal proses transisi kepemimpinan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap berjalan sesuai ketentuan.

Sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam masa peralihan meliputi keberlangsungan pelayanan publik, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN), serta kelanjutan program pembangunan daerah.

Pergantian kepemimpinan ini diharapkan tidak mengganggu aktivitas pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Gowa.

Sementara itu, pelaksanaan administrasi pergantian jabatan selanjutnya akan mengikuti ketentuan dan keputusan resmi instansi berwenang.