SULSELTA.NET, Makassar — Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di Kota Makassar melonjak tajam di tengah antrean kendaraan yang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) selama sepekan terakhir.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mencatat penyaluran Pertalite yang dalam kondisi normal sekitar 800 kiloliter (KL) per hari meningkat hingga mencapai 1.300 KL per hari.
Dengan angka tersebut, konsumsi Pertalite saat lonjakan mencapai sekitar 160 persen dari kondisi normal.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyampaikan data tersebut saat meninjau SPBU 74.902.32 di Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Minggu (13/9/2026).
BPH Migas mengidentifikasi kenaikan harga sejumlah BBM nonsubsidi sebagai salah satu faktor yang memengaruhi perubahan pola konsumsi masyarakat.
Setelah harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo mengalami kenaikan, permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi meningkat secara bertahap.
Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi disebut beralih menggunakan BBM bersubsidi, termasuk Pertalite dan Biosolar.
Lonjakan permintaan tersebut terjadi bersamaan dengan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar dan beberapa daerah lain di Sulawesi Selatan.
BPH Migas menyatakan telah merespons kondisi tersebut dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT Pertamina (Persero) untuk mengevaluasi pelayanan dan memperkuat penyaluran BBM.
Sejak 7 September 2026, sejumlah langkah penanganan mulai dilakukan untuk mengurangi antrean kendaraan roda dua maupun roda empat.
BPH Migas memastikan stok BBM tetap tersedia. Ketahanan stok disebut berada pada kisaran tujuh hingga 14 hari, sementara pengiriman melalui kapal dari kilang Tuban dan Balikpapan tetap dilakukan secara kontinu dan terjadwal.
Untuk mempercepat distribusi, jumlah mobil tangki yang beroperasi ditambah. Sebelumnya terdapat 83 mobil tangki, kemudian ditambah 25 unit sehingga total menjadi 108 mobil tangki.
Pelayanan SPBU juga diperluas. Dari sebelumnya 11 SPBU di Makassar yang beroperasi selama 24 jam, jumlahnya ditingkatkan menjadi 25 SPBU.
Sejumlah SPBU turut menambah nosel dan operator. Pada salah satu SPBU yang sebelumnya melibatkan 16 operator dalam dua sif, jumlah petugas ditingkatkan menjadi 30 operator dalam tiga sif.
Selain memperkuat pasokan dan pelayanan, pemerintah daerah menerapkan pengaturan pembelian BBM bersubsidi berdasarkan angka terakhir pelat nomor kendaraan.
Kendaraan dengan angka terakhir pelat ganjil dilayani pada tanggal ganjil, sedangkan kendaraan berpelat genap dilayani pada tanggal genap.
Pembelian BBM bersubsidi juga dibatasi maksimal Rp50.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp300.000 untuk kendaraan roda empat.
BPH Migas menilai pengaturan pembelian dan pengawasan di lapangan mulai membantu mengurai antrean kendaraan.
Hingga Minggu, sejumlah titik SPBU yang sebelumnya mengalami antrean panjang dilaporkan mulai lebih landai setelah dilakukan intervensi pasokan dan peningkatan kapasitas pelayanan.
BPH Migas juga menegaskan stok BBM subsidi maupun nonsubsidi di Sulawesi Selatan dalam kondisi tersedia dan terkendali. Evaluasi terhadap distribusi dan pelayanan akan terus dilakukan bersama Pertamina dan pemerintah daerah. (*/Red)
