Hukum  

Kuasa Hukum Plt Bupati Gowa Laporkan Tiga Akun Medsos

SULSELTA.NET, Gowa — Tim kuasa hukum Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, melaporkan tiga akun media sosial ke Polres Gowa atas dugaan penyebaran fitnah dan pencemaran nama baik terhadap kliennya.

Laporan polisi itu diajukan pada Rabu, 21 Oktober 2026, menyusul beredarnya sejumlah unggahan di media sosial yang mengaitkan Darmawangsyah dengan dugaan korupsi anggaran proyek pada masa lalu.

Ketua tim kuasa hukum Darmawangsyah Muin, Muhammad Bakri, didampingi Asri, menjelaskan bahwa laporan tersebut merupakan langkah hukum untuk merespons informasi yang dinilai merugikan nama baik kliennya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Kamis, 22 Oktober 2026, Bakri menyebut narasi yang beredar melalui WhatsApp, Facebook, dan TikTok telah menyudutkan Darmawangsyah dengan mengaitkannya pada persoalan anggaran proyek ketika masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Bakri membantah tudingan itu. Menurutnya, persoalan anggaran proyek yang dikaitkan dengan kliennya tidak pernah dibahas selama masa jabatan Darmawangsyah sebagaimana dinarasikan dalam unggahan media sosial.

Pihak kuasa hukum menilai penyebaran informasi tersebut berpotensi membentuk opini negatif di tengah masyarakat, khususnya saat Kabupaten Gowa sedang menghadapi masa transisi pemerintahan.

Bakri juga menduga terdapat pihak yang sengaja menyebarkan narasi untuk merusak reputasi kliennya. Meski demikian, dugaan mengenai motif maupun pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum.

Tim kuasa hukum meminta kepolisian menindaklanjuti laporan secara profesional, termasuk menelusuri identitas pengelola tiga akun media sosial yang dilaporkan.

Langkah hukum ini berlangsung tidak lama setelah Darmawangsyah Muin disebut mulai menjalankan tugas sebagai Plt. Bupati Gowa pada 16 Oktober 2026.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, berkas pengaduan telah diterima pihak kepolisian. Namun, perkembangan penyelidikan, identitas pemilik akun, serta pasal yang disangkakan belum diperoleh secara terperinci.