Massa Aksi Soroti Pengangkatan Pegawai Tetap PDAM Bantaeng

SULSELTA.NET, Bantaeng — Pergerakan Demokrasi Aliansi Masyarakat (PDAM) Bantaeng menyoroti proses pengangkatan pegawai tetap di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Eremerasa, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Selasa (13/10/2026).

Selain mempertanyakan mekanisme pengangkatan pegawai, massa aksi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran manajemen perusahaan daerah itu.

Sorotan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang dilanjutkan dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Kabupaten Bantaeng. Namun, rapat ditunda karena tiga pihak yang diundang dilaporkan tidak hadir.

Dalam orasinya, Ichzan Revolusi mempertanyakan proses pengangkatan Febriyanto sebagai pegawai tetap Perumda Air Minum Tirta Eremerasa.

Menurut Ichzan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, kontrak kerja Febriyanto berlaku sejak 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026.

Namun, ia mempertanyakan informasi bahwa Febriyanto telah diangkat menjadi pegawai tetap pada Januari 2026, atau sekitar empat bulan setelah masa kontrak dimulai.

Ichzan meminta manajemen perusahaan menjelaskan mekanisme, persyaratan, dan dasar hukum pengangkatan pegawai tetap agar prosesnya dapat diketahui secara transparan.

Selain itu, ia menyoroti ketentuan batas usia maksimal 35 tahun bagi pelamar berpendidikan strata satu (S1) yang disebut berlaku dalam proses penerimaan pegawai.

Ia meminta agar kesesuaian persyaratan usia dan prosedur pengangkatan diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Informasi mengenai proses pengangkatan Febriyanto masih sebatas pernyataan massa aksi dan belum dapat dipastikan kebenarannya tanpa klarifikasi serta pemeriksaan dokumen dari pihak terkait.

Sementara itu, Jenderal Lapangan Pergerakan Demokrasi Aliansi Masyarakat Bantaeng, Idris Reformasi, mendesak Bupati Bantaeng mengevaluasi jajaran manajemen Perumda Air Minum Tirta Eremerasa.

Idris menilai evaluasi diperlukan untuk memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan, profesional, dan sesuai peraturan yang berlaku.

Ia juga meminta agar kinerja direktur menjadi bagian dari evaluasi apabila ditemukan persoalan dalam penyelesaian masalah internal perusahaan.

Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara objektif melalui mekanisme resmi dengan mempertimbangkan fakta dan hasil pemeriksaan.

Di sisi lain, Aldi Naba turut mempertanyakan proses pengangkatan pejabat pada IKK Kecamatan Bissappu.

Aldi meminta manajemen perusahaan menjelaskan kriteria, prosedur, serta dasar hukum pengangkatan pejabat agar tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.

RDP Ditunda karena Undangan Tidak Hadir

Agenda RDP di DPRD Kabupaten Bantaeng belum dapat dilaksanakan sesuai rencana karena tiga pihak yang diundang dilaporkan tidak hadir. Dari unsur Perumda Air Minum Tirta Eremerasa, hanya Dewan Pengawas (Dewas) yang menghadiri pertemuan.

Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bantaeng yang hadir di antaranya M. Amhi dari Partai Gerindra selaku anggota Komisi C, Haji Karim dari Partai NasDem selaku Ketua Komisi B, serta Andi Nurhayati Karaeng Nanu dari PKB selaku Sekretaris Komisi A.

Karena kehadiran pihak yang diundang belum lengkap, agenda RDP disepakati untuk ditunda dan dijadwalkan kembali.

Penundaan itu membuat sejumlah persoalan yang disampaikan massa aksi, khususnya mengenai pengangkatan pegawai tetap dan tata kelola perusahaan, masih menunggu penjelasan dari pihak manajemen.