Merak Nusantara Klarifikasi Pemberitaan SKT 44.266 Meter Persegi

SULSELTA.NET, Luwu Timur — Redaksi Merak Nusantara menyampaikan klarifikasi terkait pemberitaan mengenai Surat Keterangan Tanah (SKT) seluas 44.266 meter persegi di Dusun Lampia, Desa Harapan, Kabupaten Luwu Timur, yang disebut sempat diterbitkan atas nama Hj. Jumrana.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Kepala Biro Sulawesi Selatan Merak Nusantara, M. Nasrum Naba, mengakui bahwa pemberitaan mengenai persoalan SKT itu memang dimuat medianya.

Pihaknya menyatakan bertanggung jawab atas pemberitaan tersebut dan mengklaim informasi yang diterbitkan bersumber dari keterangan sejumlah perangkat desa serta tokoh masyarakat.

Menurut Nasrum, terdapat empat orang yang menjadi sumber maupun saksi dalam rangkaian peristiwa yang diberitakan, yakni Kepala Desa Harapan Mustakim, Sekretaris Desa Harapan Nur Afni Dg. Malanre, Kepala Dusun Rasdin, serta Ketua RT sekaligus tokoh masyarakat Rumpang Daeng Paliweng.

Dalam keterangannya, Nasrum menyebut Rumpang Daeng Paliweng mengetahui proses penandatanganan SKT atas nama Hj. Jumrana dan kemudian menyampaikan informasi itu kepada ahli waris Andi Isa Risani dan Andi Sofyan.

Nasrum juga menyatakan Kepala Dusun Rasdin hadir ketika persoalan itu dilaporkan, sedangkan Sekretaris Desa Nur Afni Dg. Malanre disebut mencatat kronologi di kantor desa.

Sementara Kepala Desa Harapan Mustakim, menurut versi Merak Nusantara, kemudian membatalkan SKT atas nama Hj. Jumrana setelah persoalan tersebut diketahui dan selanjutnya menerbitkan dokumen atas nama ahli waris.

Merak Nusantara menyatakan SKT atas nama Hj. Jumrana sempat tercatat dalam buku register desa sebelum dibatalkan. Pernyataan mengenai keberadaan, proses penerbitan, pembatalan, maupun status hukum dokumen itu merupakan klaim yang disampaikan Merak Nusantara dalam klarifikasinya.

Bantah Berniat Cemarkan Nama Baik

Nasrum menegaskan pemberitaan yang diterbitkan medianya tidak dimaksudkan untuk menyerang atau mencemarkan nama baik Hj. Jumrana.

Menurut dia, pemberitaan berkaitan dengan upaya pihaknya mengangkat persoalan hak atas tanah di Desa Harapan yang disebut berkaitan dengan wilayah izin usaha pertambangan (IUP).

Dalam rilisnya, Merak Nusantara juga mempertanyakan pihak yang mengajukan SKT apabila Hj. Jumrana merasa tidak mengetahui proses penerbitan dokumen atas namanya.

Namun, dugaan mengenai adanya pemalsuan dokumen maupun tindak pidana lainnya tetap memerlukan pembuktian melalui proses hukum dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan pernyataan salah satu pihak.

Keberatan atas Pemberitaan Malili Pos

Merak Nusantara turut menyampaikan keberatan terhadap pemberitaan Malili Pos yang, menurut versi mereka, mengaitkan pemberitaan SKT dengan dugaan pencemaran nama baik Hj. Jumrana.

Nasrum mengklaim pihaknya tidak pernah menerima permintaan konfirmasi melalui telepon maupun WhatsApp dari Malili Pos sebelum pemberitaan itu diterbitkan.

Atas dasar itu, Merak Nusantara menilai pemberitaan yang dimaksud belum memberikan ruang konfirmasi kepada pihaknya.

Merak Nusantara kemudian meminta Malili Pos memberikan ruang hak jawab dan melakukan koreksi apabila terdapat informasi yang dinilai tidak tepat.

Minta Persoalan Ditempuh Sesuai Mekanisme Pers

Dalam rilisnya, Merak Nusantara juga menyinggung adanya laporan dugaan pencemaran nama baik yang disebut telah diajukan Hj. Jumrana kepada kepolisian.

Pihak Merak Nusantara meminta laporan itu dihentikan karena mereka menilai pemberitaan dibuat dalam menjalankan kerja jurnalistik dan berdasarkan keterangan sumber yang dianggap dapat dipertanggungjawabkan.

Nasrum juga menyatakan pihaknya siap memberikan keterangan kepada Dewan Pers maupun aparat penegak hukum serta menghadirkan sumber yang disebut mengetahui persoalan SKT tersebut.

Merak Nusantara menyebut empat nama yang siap dihadirkan, yakni Kepala Desa Harapan Mustakim, Sekretaris Desa Nur Afni Dg. Malanre, Kepala Dusun Rasdin, dan Rumpang Daeng Paliweng.

Sementara itu, klaim mengenai kronologi penerbitan dan pembatalan SKT, tudingan tidak adanya konfirmasi, serta pernyataan mengenai laporan kepolisian dalam rilis ini masih merupakan keterangan dari pihak Merak Nusantara.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, pihak Hj. Jumrana dan Malili Pos perlu mendapatkan ruang yang sama untuk memberikan penjelasan atas klaim maupun keberatan yang disampaikan Merak Nusantara. (*/Red)