Hukum  

Oknum ASN Maros Jadi DPO Kasus Dugaan Penggelapan Mobil

SULSELTA.NET, Maros — Seorang aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berinisial HR, dikabarkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Sulawesi Selatan terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan sejumlah unit mobil.

Selain menghadapi proses hukum, HR juga terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) setelah dilaporkan tidak menjalankan tugas sebagai ASN selama 10 bulan berturut-turut.

Berdasarkan informasi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Maros, kasus ini bermula dari laporan dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan yang ditangani Polda Sulsel.

Dalam perkara itu, HR diduga melakukan penggelapan sejumlah mobil dengan modus penyalahgunaan data identitas orang lain.

Seiring berjalannya proses penyelidikan, keberadaan HR dilaporkan tidak diketahui. Oknum ASN itu juga disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan kepolisian hingga dikabarkan masuk dalam daftar pencarian orang.

Sementara itu, BKPSDM Kabupaten Maros mengungkapkan bahwa HR telah mangkir dari tugas kedinasan selama kurang lebih 10 bulan berturut-turut.

Ketidakhadiran dalam jangka waktu panjang itu menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelanggaran disiplin dan kewajiban sebagai aparatur negara.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Maros, Muhammad Ishak, telah memenuhi panggilan penyidik Polda Sulsel untuk memberikan keterangan terkait status kepegawaian HR.

Pihak BKPSDM juga memberikan informasi yang diperlukan penyidik guna mendukung proses penanganan perkara dugaan penipuan dan penggelapan kendaraan.

Selain menghadapi proses hukum, HR kini berhadapan dengan konsekuensi administratif sebagai pegawai pemerintah.

BKPSDM Kabupaten Maros menyampaikan bahwa pembayaran gaji HR telah dihentikan sementara menyusul ketidakhadirannya dalam menjalankan tugas selama berbulan-bulan.

Pemerintah Kabupaten Maros juga mempertimbangkan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat apabila persyaratan hukum dan administrasi kepegawaian terpenuhi.