SULSELTA.NET, Makassar — Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak permohonan praperadilan yang diajukan tiga tersangka kasus dugaan perambahan hutan lindung di Blok Tanamalia, Desa Loeha, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (16/10/2026).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial AR, AI, dan AW. Putusan ini membuka jalan bagi aparat penegak hukum untuk melanjutkan proses penyidikan sekaligus mendalami dugaan keterlibatan pihak lain dalam aktivitas perambahan kawasan hutan lindung.
Kasus ini bermula dari penindakan yang dilakukan tim Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kehutanan Wilayah Sulawesi pada Agustus 2026. Dalam operasi itu, petugas mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Blok Tanamalia.
Petugas juga menemukan pondok kebun dan lahan yang telah dibuka untuk aktivitas perkebunan lada atau merica.
Ketiganya kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan atas dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Namun, penetapan tersangka dan tindakan hukum yang dilakukan penyidik mendapat perlawanan melalui jalur praperadilan.
Dengan pendampingan kuasa hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, ketiga tersangka mengajukan permohonan praperadilan ke PN Makassar pada September 2026.
Persidangan sempat mengalami penundaan setelah pihak termohon tidak menghadiri sidang perdana pada 15 September 2026.
Setelah melalui proses persidangan, hakim tunggal PN Makassar akhirnya menolak permohonan praperadilan ketiga tersangka pada Jumat (16/10/2026).
Putusan itu menjadi dasar bagi penyidik untuk melanjutkan penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Seiring berlanjutnya penyidikan, Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam aktivitas pembukaan dan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung Blok Tanamalia.
Salah satu pihak yang menjadi perhatian penyidik adalah Ali Kamri, Ketua Asosiasi Petani Lada (APL) Loeha Raya.
Penyidik dilaporkan berencana kembali meminta keterangan Ali Kamri untuk mendalami informasi mengenai aktivitas pembukaan lahan dan dugaan keterlibatan pihak lain.
Pendalaman mencakup kemungkinan adanya pihak yang memfasilitasi pembukaan lahan, memberikan dukungan pendanaan, maupun terlibat dalam transaksi pengalihan penguasaan lahan di kawasan hutan lindung.
Perambahan kawasan Blok Tanamalia juga menjadi perhatian karena adanya laporan mengenai pembukaan lahan yang luasnya diperkirakan mencapai 5.000 hektare. Angka ini masih perlu dibedakan dari luas kerusakan yang telah diverifikasi secara resmi oleh instansi berwenang.
Selain persoalan penguasaan lahan, kawasan Tanamalia menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas pembakaran serta kemunculan titik panas di wilayah itu turut menjadi perhatian karena berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dan kualitas udara di sekitar Sorowako.
Gakkum Kehutanan terus mendalami rangkaian dugaan pelanggaran di kawasan tersebut, termasuk kemungkinan pengembangan perkara apabila ditemukan bukti yang cukup mengenai keterlibatan pihak lain.






