SULSELTA.NET, Parepare — Satuan Tugas (Satgas) Pemantauan, Pengawasan, dan Penyaluran BBM Bersubsidi Kota Parepare menindak tujuh truk yang diduga melakukan pengisian Solar subsidi secara berulang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (8/10/2026).
Dalam inspeksi mendadak (sidak), petugas juga mengamankan 12 jeriken yang diduga digunakan untuk menampung Solar bersubsidi.
Penindakan dilakukan menyusul antrean panjang kendaraan berat yang memicu kemacetan dan keluhan pengguna jalan, terutama di sepanjang Jalan Jenderal Ahmad Yani Kilometer 2 hingga Kilometer 3, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Tim Satgas yang dipimpin Asisten II Bidang Perekonomian Setdako Parepare sekaligus Wakil Ketua Satgas, Andi Ardian Asyraq, turun langsung memeriksa kendaraan yang mengantre untuk mendapatkan Solar subsidi.
Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokkan kondisi fisik kendaraan, dokumen kendaraan, serta riwayat pengisian BBM melalui sistem digital SPBU.
Dari hasil pemeriksaan, Satgas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran, mulai dari pengisian Solar secara berulang hingga dugaan pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke jeriken.
Sejumlah truk diketahui telah melakukan pengisian pada malam hari, tetapi kembali mengantre pada siang harinya.
Petugas juga menemukan dugaan penggunaan pelat nomor yang tidak sesuai, ketidaksesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta penggunaan lebih dari satu kode QR untuk kendaraan yang sama.
Dalam pemeriksaan, sejumlah pengemudi beralasan kembali mengisi Solar karena khawatir kehabisan bahan bakar selama perjalanan antarkota, termasuk menuju Palopo.
Namun, Satgas tetap mengambil tindakan terhadap kendaraan yang ditemukan melanggar ketentuan pengisian BBM bersubsidi.
Sebanyak tujuh truk diperintahkan meninggalkan area SPBU. Sejumlah pengemudi lainnya dilaporkan memilih meninggalkan antrean ketika pemeriksaan berlangsung.
Satgas Perketat Pengawasan Solar Subsidi
Setelah penindakan, Satgas Parepare menginstruksikan seluruh pengelola SPBU memperketat pemeriksaan kendaraan yang hendak membeli Solar subsidi.
Pengawasan dilakukan melalui pencocokan kode QR, STNK, dan pelat nomor kendaraan untuk mencegah penggunaan identitas yang tidak sesuai maupun pengisian berulang.
Sistem pencatatan digital juga digunakan untuk mendeteksi kendaraan yang telah melakukan pengisian pada hari yang sama.
Selain memperketat pemeriksaan, Satgas menerapkan pembatasan pembelian Solar subsidi berdasarkan jenis kendaraan.
Untuk kendaraan roda empat, batas pembelian ditetapkan maksimal Rp300 ribu per hari. Kendaraan roda enam maksimal Rp350 ribu, sedangkan kendaraan dengan jumlah roda lebih dari enam dibatasi maksimal Rp500 ribu per hari.
Pembatasan ini bertujuan mengendalikan penyaluran Solar bersubsidi sekaligus mencegah penyalahgunaan kuota oleh kendaraan yang melakukan pengisian berulang.
Langkah pengawasan juga diharapkan mampu mengurangi antrean panjang truk yang selama ini mengganggu kelancaran lalu lintas di sekitar SPBU.
Penindakan terhadap tujuh truk menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Parepare memastikan distribusi Solar subsidi berlangsung sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Sementara itu, belum diperoleh keterangan lebih lanjut mengenai kemungkinan proses hukum terhadap pengemudi maupun sanksi bagi pengelola SPBU apabila terbukti terlibat dalam pelanggaran penyaluran BBM bersubsidi. (*/Red)






