SULSELTA.NET, Makassar — Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Rakyat Sulawesi Selatan (AMPERA Sulsel) kembali menyoroti distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi 3 kilogram di Sulawesi Selatan setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Komisi D dan Pertamina Patra Niaga.
AMPERA menilai RDP semestinya menjadi momentum untuk membuka secara transparan mekanisme penyaluran BBM dari depo hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), termasuk volume dan realisasi distribusi di setiap kabupaten/kota.
Perwakilan AMPERA, Rull, mengatakan pihaknya masih mempertanyakan data mengenai jumlah BBM yang disalurkan dari depo, volume yang diterima SPBU, hingga realisasi penyalurannya di masing-masing daerah.
Menurut dia, keterbukaan data dibutuhkan untuk memastikan BBM subsidi tersalurkan kepada masyarakat yang berhak sekaligus memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan.
Selain BBM, AMPERA turut menyoroti distribusi LPG subsidi 3 kilogram. Organisasi itu mengaku menerima keluhan dan menemukan informasi mengenai penjualan LPG 3 kilogram dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah kabupaten/kota.
Rull menilai kondisi tersebut perlu ditelusuri melalui seluruh rantai distribusi, mulai dari proses penyaluran hingga LPG diterima masyarakat. Pemeriksaan dinilai diperlukan untuk mengetahui apakah persoalan terjadi pada tingkat pangkalan, pengecer, distribusi, maupun pengawasan.
Menurut AMPERA, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, temuan harga di atas HET harus menjadi perhatian pihak terkait dan tidak semata-mata dibebankan kepada konsumen.
Minta Aktivitas SPBU Diverifikasi
AMPERA juga meminta pihak berwenang memeriksa informasi mengenai aktivitas sejumlah SPBU yang dinilai perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.
Lokasi yang disoroti di antaranya SPBU di kawasan Jalan Agus Salim, Kabupaten Bone, serta SPBU di wilayah Padang Sappa.
AMPERA menegaskan penyebutan lokasi itu tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Pihaknya meminta informasi yang berkembang di masyarakat diverifikasi oleh Pertamina maupun instansi berwenang.
Rull mengatakan pemeriksaan diperlukan apabila ditemukan indikasi pembelian BBM berulang dalam jumlah tidak wajar, aktivitas pelangsiran, maupun dugaan penimbunan.
AMPERA juga meminta agar digitalisasi transaksi BBM tidak menjadi satu-satunya instrumen pengawasan. Menurut mereka, data digital perlu dicocokkan dengan kondisi lapangan, seperti pola pembelian kendaraan, volume pengisian, rekaman CCTV, serta kesesuaian antara stok dan transaksi.
Efektivitas CCTV di SPBU turut menjadi perhatian. AMPERA menilai sistem penyimpanan dan audit rekaman harus mampu mendukung pemeriksaan ketika muncul dugaan pelanggaran.
Rull berharap pola transaksi tidak wajar dapat terdeteksi melalui sistem pengawasan dan selanjutnya diverifikasi langsung oleh petugas.
AMPERA Siapkan Langkah Lanjutan
Usai RDP, AMPERA Sulsel menyatakan akan melakukan konsolidasi internal untuk merumuskan langkah lanjutan terkait distribusi BBM dan LPG subsidi di Sulawesi Selatan.
Konsolidasi akan membahas transparansi distribusi BBM, informasi mengenai aktivitas SPBU yang perlu diverifikasi, dugaan penimbunan solar, serta persoalan harga LPG 3 kilogram yang disebut masih berada di atas HET di sejumlah wilayah.
AMPERA meminta Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, BPH Migas, dan aparat penegak hukum menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangan masing-masing.
Menurut Rull, RDP bukan akhir dari upaya pengawasan. AMPERA akan melihat tindak lanjut atas persoalan yang telah disampaikan dan mendorong pemeriksaan apabila masih ditemukan indikasi penyimpangan dalam distribusi BBM maupun LPG subsidi.
AMPERA juga menegaskan tidak menggeneralisasi seluruh SPBU maupun pelaku distribusi LPG. Setiap dugaan, menurut organisasi itu, harus diperiksa berdasarkan informasi dan indikasi yang dapat diverifikasi.
Rull menekankan distribusi BBM dan LPG subsidi harus transparan, tepat sasaran, dan dapat diawasi. Jika pemeriksaan tidak menemukan pelanggaran, hasilnya perlu diperjelas melalui data. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, AMPERA meminta sanksi diberikan sesuai ketentuan yang berlaku. (Wawan)






