SULSELTA.NET, Makassar — Polrestabes Makassar menelusuri penyebaran video hoaks yang dikaitkan dengan peristiwa tawuran antarkelompok di Jalan Rajawali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Video dengan narasi menyesatkan itu menjadi perhatian kepolisian karena berpotensi memicu keresahan dan konflik susulan di tengah masyarakat.
Video berdurasi sekitar 37 detik itu beredar melalui sejumlah grup WhatsApp. Rekaman tersebut memperlihatkan kondisi jenazah yang mengenaskan, disertai narasi seolah-olah merupakan korban tawuran di Jalan Rajawali.
Pesan berantai yang menyertai video juga memperingatkan masyarakat agar menghindari kawasan Jalan Rajawali karena dikabarkan akan terjadi serangan balasan antarkelompok.
Informasi tersebut beredar setelah bentrokan antarkelompok di Jalan Rajawali pada Kamis, 15 Oktober 2026, yang dilaporkan menewaskan seorang pemuda.
Situasi itu membuat penyebaran video dengan informasi palsu berpotensi memperkeruh keadaan dan meningkatkan kekhawatiran warga.
Polisi Pastikan Video Tidak Berkaitan dengan Tawuran
Kasi Humas Polrestabes Makassar, AKP Jafar Achmad, pada Selasa, 20 Oktober 2026, membantah narasi yang mengaitkan video sadis itu dengan peristiwa tawuran di Jalan Rajawali.
Kepolisian memastikan rekaman yang beredar bukan merupakan dokumentasi korban bentrokan di kawasan tersebut.
Polisi juga menyatakan situasi keamanan di Jalan Rajawali telah kondusif dan mengimbau masyarakat tidak mudah terpancing informasi provokatif yang belum terverifikasi.
Bantahan itu disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus mencegah munculnya keresahan dan potensi bentrokan lanjutan.
Polisi Telusuri Penyebar Video Hoaks
Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Arya Perdana, menegaskan bahwa kepolisian memberikan perhatian terhadap penyebaran informasi bohong yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Aparat kepolisian melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang menyebarkan video dengan narasi menyesatkan melalui media sosial maupun aplikasi percakapan.
Penelusuran diperlukan untuk mengetahui asal penyebaran informasi serta memastikan ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum.
Meski demikian, keterlibatan seseorang dalam meneruskan pesan berantai tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Penentuan pertanggungjawaban hukum harus didasarkan pada alat bukti dan hasil penyelidikan kepolisian.
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh informasi resmi mengenai jumlah pihak yang telah diperiksa maupun penetapan tersangka dalam kasus penyebaran video tersebut.
Warga Diimbau Tidak Terprovokasi
Polrestabes Makassar mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati menerima informasi yang beredar, terutama konten yang mengandung kekerasan, ancaman, atau ajakan melakukan tindakan balasan.
Penyebaran informasi bohong di tengah situasi rawan konflik dikhawatirkan dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar ketegangan antarkelompok warga.
Masyarakat diminta tidak langsung membagikan video maupun pesan berantai sebelum memastikan kebenarannya melalui sumber resmi dan terpercaya.
Warga juga diharapkan turut menjaga keamanan lingkungan dengan tidak menyebarluaskan informasi yang berpotensi memicu provokasi.
Kepolisian menegaskan bahwa penyebaran informasi bohong dapat dikenai sanksi pidana apabila memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Masyarakat diimbau tetap tenang dan tidak terpancing isu yang belum dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Makassar tetap terjaga.






