SULSELTA.NET, Makassar — Direktur perusahaan kontraktor tambang nikel PT MAN berinisial AMM ditangkap setelah hampir satu tahun masuk daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp1,18 miliar.
AMM ditangkap pada Rabu, 21 Oktober 2026. Selanjutnya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar untuk proses hukum lebih lanjut.
Penyerahan tahap II dilaksanakan pada Kamis, 22 Oktober 2026, melalui kerja sama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sulselbartra, kepolisian, dan kejaksaan.
AMM diketahui menjabat sebagai direktur PT MAN, perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan nikel dan beralamat di Jalan Ir. Sutami, Kota Makassar.
Sebelum ditangkap, AMM telah masuk DPO berdasarkan surat bernomor DPO/R/27/XI/Res.10.2/2025/Ditreskrimsus tertanggal 25 November 2025.
Dugaan Penggelapan PPN Rp1,18 Miliar
Berdasarkan hasil penyidikan Kanwil DJP Sulselbartra, AMM diduga melakukan sejumlah pelanggaran kewajiban perpajakan selama periode Februari hingga Desember 2021.
Pada Februari hingga Oktober 2021, tersangka diduga dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan perpajakan.
Kemudian, pada November hingga Desember 2021, AMM diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang memuat keterangan tidak benar atau tidak lengkap.
Selain itu, tersangka diduga tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut selama periode Februari hingga Desember 2021.
Akibat rangkaian dugaan pelanggaran itu, negara diperkirakan mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp1.180.639.084 atau sekitar Rp1,18 miliar.
Terancam Enam Tahun Penjara
Atas dugaan perbuatannya, AMM disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan itu mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun.
Selain hukuman penjara, tersangka juga terancam denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menjelaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Pajak dalam menegakkan hukum terhadap dugaan tindak pidana perpajakan.
Menurutnya, penegakan hukum dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
DJP Utamakan Penegakan Hukum Berkeadilan
Imanul menegaskan bahwa DJP tetap mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni menempatkan proses pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif dalam penegakan hukum perpajakan ditempuh.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara otoritas pajak, kepolisian, dan kejaksaan untuk memastikan penanganan perkara berlangsung secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
Dengan dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejari Makassar, perkara dugaan penggelapan PPN yang melibatkan Direktur PT MAN kini memasuki tahap penuntutan.






