SULSELTA.NET, Makassar — Barisan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Selatan (BARAK Sulsel) kembali menggelar aksi unjuk rasa jilid II di Polres Pelabuhan Makassar, Senin (12/10/2026). Dalam aksi itu, massa mendesak aparat kepolisian mengusut dugaan monopoli usaha dan pengadaan fiktif di lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Makassar.
Aksi tersebut sekaligus diikuti penyampaian pengaduan terkait dugaan penyimpangan kegiatan pemeliharaan serta pengadaan barang dan jasa pada Tahun Anggaran 2022–2024.
Jenderal Lapangan BARAK Sulsel, Rull, mengungkapkan bahwa pihaknya menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan, mulai dari praktik monopoli usaha, pengadaan fiktif, hingga ketidaksesuaian antara kebutuhan operasional dan realisasi pengadaan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah dugaan pengadaan bahan bakar minyak (BBM) untuk kapal negara yang dikabarkan menjalani proses docking atau perawatan di galangan kapal selama kurang lebih satu tahun.
Menurut Rull, kondisi itu perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan operasional kapal, realisasi penyaluran BBM, dan penggunaan anggaran yang dialokasikan.
Ia meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Pelabuhan Makassar melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap berbagai dugaan yang disampaikan organisasinya.
Rull menegaskan bahwa setiap indikasi penyimpangan penggunaan anggaran negara harus ditindaklanjuti secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
BARAK Sulsel juga mendesak penyidik memanggil dan meminta keterangan Kepala Distrik Navigasi Kelas I Makassar, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan selama periode 2022–2024.
Pemeriksaan dinilai penting untuk mendalami proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, realisasi anggaran, hingga pertanggungjawaban setiap kegiatan.
Selain itu, BARAK Sulsel meminta kepolisian menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak lain, termasuk Kepala Kantor Satuan Pelaksana Wilayah VI Sulawesi dan Maluku, sepanjang ditemukan dasar serta bukti yang relevan.
Rull berharap pengaduan yang disampaikan tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui langkah penegakan hukum yang objektif, transparan, dan tidak tebang pilih.
Ia juga menegaskan bahwa aksi jilid II bukan merupakan akhir dari upaya organisasinya dalam mengawal dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Distrik Navigasi Kelas I Makassar.
BARAK Sulsel menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan pengaduan dan mendorong aparat penegak hukum mengusut setiap dugaan berdasarkan alat bukti yang sah.
Menurut Rull, pengelolaan anggaran negara harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum juga harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
BARAK Sulsel berharap Polres Pelabuhan Makassar, khususnya Unit Tipidkor, segera menindaklanjuti pengaduan guna memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tanggapan resmi pihak Distrik Navigasi Kelas I Makassar maupun perkembangan penanganan pengaduan oleh Polres Pelabuhan Makassar belum tersedia dalam keterangan yang diterima redaksi.
Dugaan yang disampaikan BARAK Sulsel masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut oleh aparat berwenang. Belum ada kesimpulan hukum mengenai ada atau tidaknya tindak pidana dalam kegiatan pengadaan yang dipersoalkan. (Rls)






