SULSELTA.NET, Makassar — Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian izin reklamasi laut dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Penyidikan mencakup dugaan penyimpangan perizinan, pengalihan lokasi reklamasi, hingga penerbitan sertifikat kepada pihak ketiga.
Kepala Kejati Sulsel, Muhammad Syarifuddin, menjelaskan bahwa perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan tindak pidana khusus. Penyidik mendalami keterlibatan pihak perusahaan pengembang serta pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses perizinan dan administrasi pertanahan.
Kasus ini bermula sekitar 12 hingga 15 tahun lalu ketika perusahaan swasta berinisial PT MIM memperoleh izin lokasi reklamasi laut dari Pemerintah Kota Makassar.
Izin tersebut diberikan untuk pengembangan kawasan komersial, termasuk pembangunan hotel dan apartemen. Namun, terdapat persyaratan yang melarang pengalihan atau jual beli lokasi reklamasi kepada pihak lain.
Dalam perkembangannya, penyidik menemukan indikasi bahwa lokasi yang menjadi objek izin justru diperjualbelikan kepada pihak ketiga sebelum proses reklamasi dilaksanakan.
Berdasarkan konstruksi perkara yang dipaparkan Kejati Sulsel, perusahaan pemegang izin diduga menawarkan lokasi yang saat itu masih berupa kawasan laut kepada perusahaan lain.
Setelah transaksi dilakukan, proses penimbunan laut kemudian dilaksanakan untuk membentuk daratan di lokasi yang telah dialihkan.
Dugaan pengalihan lokasi sebelum reklamasi menjadi salah satu fokus penyidikan karena dinilai berpotensi bertentangan dengan persyaratan izin awal.
Penerbitan SHGB Ikut Diselidiki
Selain dugaan penyimpangan dalam pengalihan lokasi reklamasi, penyidik mendalami proses penerbitan SHGB oleh Kantor Pertanahan Kota Makassar.
Sertifikat di kawasan reklamasi diduga diterbitkan langsung atas nama pihak ketiga atau pembeli, bukan atas nama PT MIM sebagai perusahaan pemegang izin awal.
Kejati Sulsel menelusuri kesesuaian proses penerbitan sertifikat dengan ketentuan hukum pertanahan dan dokumen perizinan yang menjadi dasar pelaksanaan reklamasi.
Penyidik juga mendalami peran pihak perusahaan maupun pejabat yang terlibat dalam proses administrasi dan penerbitan dokumen pertanahan.
Telusuri 46 Titik Koordinat Laut
Untuk memperkuat pembuktian, Kejati Sulsel melibatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam penelusuran kondisi geografis kawasan Metro Tanjung Bunga.
Data geospasial dan citra satelit historis digunakan untuk membandingkan kondisi kawasan sebelum dan sesudah pelaksanaan reklamasi.
Dari penelusuran tersebut, sedikitnya 46 titik koordinat menjadi perhatian penyidik, dengan perkiraan luas kawasan mencapai 23 hektare.
Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui riwayat perubahan kawasan laut menjadi daratan serta mencocokkannya dengan dokumen perizinan dan sertifikat pertanahan.
Dalam penanganan perkara ini, Kejati Sulsel dilaporkan telah menerbitkan empat surat perintah penyidikan untuk mendalami dugaan penyimpangan yang ditemukan.
Sebanyak 17 Saksi dan Dua Ahli Diperiksa
Hingga awal November 2026, penyidik Kejati Sulsel dilaporkan telah memeriksa 17 saksi dan dua ahli.
Pemeriksaan mencakup unsur perusahaan pengembang, pejabat Kantor Pertanahan Kota Makassar, hingga mantan Wali Kota Makassar yang menjabat pada periode penerbitan izin reklamasi.
Keterangan para saksi diperlukan untuk menelusuri proses pengajuan izin, persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah, pengalihan lokasi, pelaksanaan reklamasi, serta penerbitan SHGB.
Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari proses pengumpulan alat bukti dan tidak serta-merta menunjukkan adanya kesalahan pidana dari pihak yang dimintai keterangan.
Kerugian Negara dan Dampak Lingkungan Dihitung
Kejati Sulsel juga berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini.
Selain aspek keuangan, penyidik melibatkan ahli lingkungan untuk mengkaji kemungkinan kerusakan ekologis akibat kegiatan reklamasi di kawasan pesisir Metro Tanjung Bunga.
Penghitungan tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembuktian dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.
Hingga kini, nilai kerugian keuangan negara maupun kerugian lingkungan belum dapat dipastikan karena masih dalam proses penghitungan.
Penetapan Tersangka Menunggu Hasil Penyidikan
Kejati Sulsel terus mendalami alat bukti untuk mengidentifikasi pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara reklamasi Metro Tanjung Bunga.
Pendalaman mencakup kemungkinan keterlibatan unsur korporasi maupun pejabat yang memiliki kewenangan dalam penerbitan izin dan sertifikat pertanahan.
Hasil audit kerugian negara dari BPKP menjadi salah satu bahan yang akan digunakan penyidik dalam pengembangan perkara.
Penetapan tersangka harus didasarkan pada kecukupan alat bukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sementara itu, tanggapan resmi dari PT MIM, pihak ketiga yang memperoleh SHGB, serta pejabat terkait atas dugaan penyimpangan ini belum tersedia dalam bahan informasi yang dihimpun.
Perkembangan penyidikan selanjutnya akan menentukan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas dugaan penyimpangan reklamasi laut dan penerbitan SHGB di kawasan Metro Tanjung Bunga, Makassar.






