Polsek Rappocini Tunjukkan Profesionalisme Tangani Laporan Masyarakat

SULSELTA.NET, Makassar — Kepolisian Sektor (Polsek) Rappocini, Polrestabes Makassar, menunjukkan langkah responsif dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Hal ini terlihat dari penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) dalam waktu enam hari setelah laporan dugaan penganiayaan yang diajukan Andi Tenri Jaja Burhanuddin diterima kepolisian.

Andi Tenri Jaja Burhanuddin, yang diketahui merupakan anak mantan Bupati Wajo, sebelumnya melaporkan dugaan penganiayaan dan penghinaan yang dialaminya ke Polsek Rappocini pada Selasa (29/9/2026), sekitar pukul 21.35 WITA.

Berdasarkan dokumen SP2HP yang diperoleh SULSELTA.NET, surat pemberitahuan perkembangan penanganan laporan diterbitkan pada 5 Oktober 2026.

Penerbitan dokumen resmi dalam waktu kurang dari satu minggu menjadi langkah positif dalam memberikan informasi kepada pelapor sekaligus menunjukkan adanya tindak lanjut administratif atas laporan yang masuk.

SP2HP Diterbitkan, Penyelidik Ditunjuk

Dalam dokumen SP2HP, Polsek Rappocini menyampaikan bahwa laporan Andi Tenri Jaja Burhanuddin telah diterima dan akan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

Surat itu juga mencantumkan penunjukan dua personel kepolisian untuk menangani laporan sesuai mekanisme yang berlaku.

Dokumen tersebut ditandatangani Kanit Reskrim Polsek Rappocini, Muh. Ali Djaras, S.H., M.H., atas nama Kapolsek Rappocini.

Selain menyampaikan perkembangan penanganan, kepolisian memberikan akses komunikasi kepada pelapor untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai proses penyelidikan.

Polsek Rappocini juga mencantumkan mekanisme penyampaian keluhan kepada atasan penyelidik apabila masyarakat menemukan kendala dalam pelayanan.

Langkah ini mencerminkan upaya menghadirkan pelayanan kepolisian yang terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Gelar Perkara Menunggu Hasil Visum

Penyidik Polsek Rappocini menyampaikan bahwa penanganan laporan Andi Tenri Jaja Burhanuddin terus diupayakan secara maksimal sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan informasi dari penyidik, gelar perkara direncanakan setelah hasil pemeriksaan visum et repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara diterima.

Hasil pemeriksaan medis menjadi salah satu dokumen penting untuk mendukung proses penyelidikan atas dugaan kekerasan fisik yang dilaporkan.

Dengan demikian, penanganan perkara masih berjalan dan memerlukan kelengkapan hasil pemeriksaan sebelum dilakukan penilaian lebih lanjut melalui mekanisme gelar perkara.

Kronologi Dugaan Penganiayaan

Berdasarkan laporan polisi yang dibuat pada 29 September 2026, peristiwa bermula sekitar pukul 17.30 WITA di kawasan Jalan Aroepala, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

Andi Tenri Jaja Burhanuddin mengaku tiba di rumahnya dan menemukan pintu pagar dalam keadaan tergembok.

Pelapor kemudian berusaha mencari tahu pihak yang memasang gembok. Situasi diduga memanas ketika pelapor meminta agar kunci gembok diserahkan kepadanya.

Seorang perempuan berinisial MI, yang menjadi pihak terlapor, kemudian disebut mendekati pelapor.

Dalam keterangannya kepada polisi, Andi Tenri Jaja Burhanuddin mengaku mendapat dorongan pada bagian dada sebelah kanan hingga merasakan sakit.

Selain dugaan kekerasan fisik, pelapor mengaku menerima perkataan yang dianggap menghina dan merendahkan martabatnya.

Merasa keberatan atas kejadian itu, pelapor memilih menempuh jalur hukum dengan mendatangi Polsek Rappocini.

Dalam dokumen SP2HP, laporan dugaan penganiayaan ini merujuk pada Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Respons Polsek Rappocini Mendapat Sorotan Positif

Penerbitan SP2HP dalam waktu enam hari setelah laporan diterima menjadi salah satu indikator positif dalam pelayanan administrasi penanganan laporan masyarakat.

Langkah Polsek Rappocini yang menyampaikan perkembangan secara tertulis, menunjuk petugas penyelidik, serta menyediakan mekanisme pengaduan memperlihatkan adanya upaya membangun komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan pelapor.

Respons ini layak diapresiasi sebagai langkah awal dalam menghadirkan pelayanan hukum yang profesional dan transparan.

Meski demikian, penerbitan SP2HP tidak berarti dugaan tindak pidana telah terbukti ataupun seluruh tahapan penyelidikan telah selesai.

Proses hukum tetap harus mengedepankan objektivitas, ketelitian pemeriksaan, dan asas praduga tak bersalah.

Pihak terlapor juga memiliki hak untuk memberikan keterangan dan memperoleh perlakuan yang adil sesuai ketentuan hukum.

Transparansi Jadi Kunci Kepercayaan Masyarakat

Penanganan laporan Andi Tenri Jaja Burhanuddin menunjukkan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan kepolisian, terutama bagi masyarakat yang sedang mencari perlindungan dan kepastian hukum.

Kecepatan memberikan pemberitahuan perkembangan laporan merupakan langkah awal yang positif. Namun, profesionalisme penanganan perkara juga perlu dibuktikan melalui pemeriksaan yang objektif, kelengkapan alat bukti, serta kepastian prosedur hukum.

Dengan diterbitkannya SP2HP tertanggal 5 Oktober 2026, pelapor telah memperoleh pemberitahuan resmi mengenai tindak lanjut awal atas laporan yang diajukannya.

Langkah administratif ini menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian.

Konsistensi Polsek Rappocini dalam menjaga transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas diharapkan terus berlanjut hingga proses penanganan perkara memperoleh kejelasan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.