SULSELTA.NET, Jakarta — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dengan cita-cita besar: memperbaiki kualitas gizi jutaan anak Indonesia. Namun, di balik ambisi tersebut, program ini terus dibayangi rentetan kasus dugaan keracunan makanan yang terjadi hampir di berbagai wilayah Indonesia.
Berbagai laporan menyebutkan jumlah kumulatif korban yang dikaitkan dengan insiden keracunan MBG telah mencapai lebih dari 38.000 orang hingga awal Agustus 2026. Angka tersebut merupakan akumulasi kasus sejak program mulai dijalankan pada 2025 dan terus bertambah seiring meluasnya pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Klaim mengenai angka kumulatif tersebut juga menjadi bagian dari desakan sejumlah organisasi masyarakat sipil agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program.
Sepanjang 2025, berbagai laporan mencatat lebih dari 21 ribu pelajar mengalami dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Memasuki April 2026, jumlah kumulatif korban dilaporkan meningkat menjadi lebih dari 33 ribu pelajar. Pakar teknologi pangan dari Universitas Gadjah Mada menilai peningkatan kapasitas produksi hingga ribuan porsi per dapur setiap hari berpotensi melampaui kemampuan operasional apabila tidak diimbangi sistem keamanan pangan yang memadai.
Alih-alih mereda, kasus justru kembali mencuat dalam beberapa pekan terakhir.
Pada 31 Juli 2026, sebanyak 707 orang yang terdiri dari 693 siswa dan 14 guru di SMKN 6 Semarang mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare setelah mengonsumsi makanan MBG. Dugaan awal mengarah pada pelanggaran prosedur pengolahan makanan karena paket makanan disebut dimasak terlalu dini sebelum didistribusikan.
Beberapa hari kemudian, gelombang dugaan keracunan kembali terjadi di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura. Ratusan murid dari jenjang TK, SD hingga SMP bersama sejumlah guru menjalani perawatan di fasilitas kesehatan setelah menyantap makanan program MBG. Peristiwa itu memperpanjang daftar daerah yang mengalami insiden serupa.
Sulawesi Selatan pun tidak luput dari persoalan tersebut. Di Kabupaten Pangkep, 74 siswa dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan MBG. Hasil pemeriksaan laboratorium Dinas Kesehatan menyatakan makanan dan air dari dapur penyedia terkontaminasi bakteri Escherichia coli (E. coli). Di Bulukumba, dua siswi juga dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan program tersebut.
Rentetan kasus tersebut memunculkan pertanyaan yang semakin kuat di tengah masyarakat: apakah persoalan sebenarnya berada pada konsep Program Makan Bergizi Gratis, atau justru pada kualitas pelaksanaannya?
Sejumlah pakar berpendapat tujuan program meningkatkan gizi anak tetap penting. Namun, keberhasilan program dinilai tidak hanya diukur dari jutaan porsi makanan yang dibagikan setiap hari, melainkan juga dari kemampuan negara menjamin setiap makanan aman dikonsumsi.
Merespons berbagai insiden tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pemerintah juga menjatuhkan sanksi kepada pengelola dapur yang melanggar prosedur, menghentikan sementara operasional dapur bermasalah, serta memperketat persyaratan higiene dan sanitasi sebagai bagian dari evaluasi nasional.
Meski demikian, berbagai kalangan menilai langkah tersebut harus diikuti evaluasi yang lebih mendasar. Pengawasan mutu, kapasitas produksi, distribusi makanan, kompetensi tenaga dapur, hingga transparansi hasil investigasi dinilai menjadi faktor penting agar kasus serupa tidak terus berulang.
Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan dinilai dari besarnya anggaran atau luasnya cakupan penerima manfaat. Kepercayaan publik akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap makanan yang diterima anak-anak Indonesia benar-benar aman untuk dikonsumsi.
Karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan MBG dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar tujuan mulia meningkatkan kualitas gizi generasi muda tidak dibayangi oleh kekhawatiran atas keselamatan mereka. (*/Red)
