SULSELTA.NET, Makassar — Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah SPBU Kota Makassar, Sulawesi Selatan, membuka persoalan lain dalam distribusi BBM bersubsidi. Aparat kepolisian menemukan berbagai modus penyalahgunaan, mulai dari penggunaan tangki kendaraan yang dimodifikasi, pelat nomor palsu, hingga penjualan kembali BBM subsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia turut mengungkap adanya kendaraan dengan tangki berkapasitas tidak wajar yang digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.
Bahlil menyebut terdapat kendaraan jenis Pajero dan truk yang menggunakan tangki berkapasitas besar. Kapasitas tangki tersebut disebut mencapai sekitar 700 liter hingga satu ton dalam sekali pengisian.
Temuan itu menjadi salah satu faktor yang disorot pemerintah di tengah panjangnya antrean BBM di Makassar.
Namun, penggunaan tangki modifikasi bukan satu-satunya faktor yang disebut memengaruhi antrean. Bahlil juga mengungkap adanya pergeseran atau shifting konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi.
Sebagian konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi dengan RON 92 dan RON 95 disebut beralih menggunakan BBM bersubsidi.
Bahlil menegaskan kondisi tersebut bukan disebabkan stok BBM nasional yang habis. Pemerintah menyatakan cadangan BBM nasional masih berada pada kisaran kebutuhan 18 hingga 20 hari.
Polisi Bongkar 10 Kasus
Di tengah persoalan antrean tersebut, Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran Polres mengungkap 10 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi sepanjang Agustus hingga September 2026.
Sebanyak 17 orang ditetapkan sebagai tersangka.
Dari rangkaian pengungkapan itu, polisi menyita total 18.905 liter BBM yang terdiri atas 12.542 liter Biosolar dan 6.363 liter Pertalite.
Barang bukti lainnya meliputi kendaraan roda empat, truk tangki, ratusan jeriken, drum, pelat nomor kendaraan, barcode, serta mesin pompa isap.
Salah satu modus yang ditemukan Ditreskrimsus Polda Sulsel adalah penggunaan kendaraan dengan tangki yang telah dimodifikasi untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU. BBM tersebut kemudian ditampung dan dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Polisi juga menemukan modus penggunaan pelat nomor palsu, barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan, penyalahgunaan surat rekomendasi, serta pengangkutan dan niaga BBM bersubsidi tanpa izin.
Pengungkapan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan distribusi BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan tidak hanya berkaitan dengan tingginya kebutuhan masyarakat, tetapi juga dihadapkan pada praktik penyalahgunaan yang kini ditangani aparat penegak hukum.
Antrean Berdampak ke Sekolah
Panjangnya antrean BBM sebelumnya turut memengaruhi mobilitas masyarakat di Makassar.
Pemerintah Kota Makassar akhirnya menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi murid PAUD/TK, SD, dan SMP pada 12 hingga 19 September 2026.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 400.3.5/17/Disdik/IX/2026 tentang Pelaksanaan Pembelajaran Daring bagi Murid Jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Makassar.
Pembelajaran dari rumah diterapkan sementara karena keterbatasan BBM berdampak terhadap mobilitas murid, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua atau wali murid.
SPBU Dijaga 24 Jam
Polda Sulsel juga memperketat pengawasan distribusi BBM dengan menempatkan personel di sejumlah SPBU selama 24 jam.
Pengawasan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus membantu mengendalikan antrean kendaraan.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memperpanjang jam pelayanan sejumlah SPBU. Sebanyak 25 SPBU di Makassar dioperasikan selama 24 jam untuk memperluas akses pengisian dan mengurangi kepadatan pada jam tertentu.
Pertamina juga menambah alternatif pelayanan melalui SPBU Modular di kawasan Center Point of Indonesia (CPI).
Pada 14 September 2026, lebih dari 35 dari total 45 SPBU yang melayani masyarakat di Makassar dilaporkan telah menunjukkan kondisi antrean yang semakin kondusif.
Bahlil Lapor Presiden
Perkembangan penanganan antrean BBM Makassar kemudian dilaporkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kepada Presiden Prabowo Subianto.
Usai memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (17/9/2026), Bahlil menyatakan persoalan antrean di Makassar telah terurai dan kondisi pasokan kembali terjaga.
Pemerintah tetap menyoroti pergeseran konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi serta praktik pengisian menggunakan kendaraan bertangki modifikasi sebagai bagian dari persoalan yang ditemukan di lapangan.
Penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi juga terus menjadi perhatian kepolisian. Polda Sulsel sebelumnya menegaskan pengawasan dan penegakan hukum dilakukan untuk memastikan BBM bersubsidi disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. (*/Red)
