SULSELTA.NET, Enrekang — Koordinator Advokasi PERDAKSI Sulawesi Selatan, Syafitra Ramadhan, menyoroti kinerja Pemerintah Kabupaten Enrekang, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), terkait pengawasan distribusi dan harga LPG 3 kilogram bersubsidi.
Sorotan tersebut disampaikan menyusul temuan penjualan LPG 3 kilogram di Pasar Sentral Enrekang yang disebut berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menurut Syafitra, kondisi tersebut menunjukkan perlindungan terhadap masyarakat sebagai konsumen perlu mendapat perhatian serius. LPG bersubsidi yang diperuntukkan membantu masyarakat kurang mampu, kata dia, seharusnya tidak justru menjadi beban akibat harga yang melebihi ketentuan.
Syafitra menilai Disperindag Kabupaten Enrekang tidak semestinya baru bertindak setelah muncul keluhan masyarakat atau persoalan menjadi sorotan publik. Pengawasan, menurutnya, perlu dilakukan secara aktif dan berkelanjutan.
Ia mengatakan Disperindag memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi, harga, serta aktivitas pangkalan LPG berjalan sesuai ketentuan. Jika pelanggaran serupa terjadi berulang, ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat tidak hanya sebagai tindakan oknum, tetapi juga sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan dan koordinasi antarlembaga.
Selain pengawasan pemerintah daerah, Syafitra turut meminta kinerja aparat keamanan dalam menangani persoalan tersebut dievaluasi. Menurutnya, aparat tidak hanya bertugas menjaga ketertiban ketika masyarakat menyampaikan protes, tetapi juga perlu memastikan adanya kepastian hukum bagi konsumen yang merasa dirugikan.
Ia menekankan masyarakat yang menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran harus memperoleh perlindungan serta ruang untuk menyampaikan laporan secara aman.
Sorotan PERDAKSI tersebut menjadi dorongan agar pemerintah daerah dan instansi terkait memperkuat pengawasan distribusi LPG 3 kilogram sehingga penyalurannya sesuai ketentuan dan masyarakat yang berhak mendapatkan LPG bersubsidi tidak dirugikan. (Red)
