SULSELTA.NET, MAROS — Kabupaten Maros mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan hingga Juli 2026. Realisasi pendapatan Maros mencapai 52,58 persen, melampaui pemerintah kabupaten/kota lainnya serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang dipaparkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dalam kegiatan sosialisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Hotel Gammara, Makassar.
Berdasarkan data tersebut, realisasi pendapatan Kabupaten Maros berada di atas rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan yang tercatat sebesar 41,07 persen.
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada di posisi berikutnya dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.
Sementara itu, Kota Makassar mencatat realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, M. Ferdiansyah, menyampaikan bahwa capaian tersebut menjadi motivasi bagi jajarannya untuk terus mengoptimalkan pendapatan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Ferdiansyah menjelaskan, realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi salah satu penopang keuangan daerah. Karena itu, Bapenda Maros terus berupaya agar target pendapatan APBD tahun 2026 dapat tercapai sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
Kinerja PAD Maros sepanjang 2026 sebelumnya menunjukkan tren peningkatan. Pada triwulan pertama, realisasi PAD dan retribusi tercatat sekitar Rp79 miliar atau 22,55 persen. Hingga Mei 2026, realisasi PAD kemudian meningkat menjadi sekitar Rp140 miliar atau 40 persen dari target.
Penerimaan daerah juga mendapat kontribusi dari sektor pajak. PT Angkasa Pura Indonesia selaku pengelola Bandara Internasional Sultan Hasanuddin membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp17,4 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Maros. Pembayaran tersebut menjadi salah satu penerimaan PBB-P2 terbesar di Kabupaten Maros pada 2026.
Di sisi belanja, realisasi anggaran Kabupaten Maros hingga pertengahan Juli berada pada angka 35,62 persen. Bupati Maros AS Chaidir Syam sebelumnya menyampaikan bahwa serapan belanja diperkirakan meningkat pada semester kedua seiring pelaksanaan sejumlah proyek fisik.
Capaian realisasi pendapatan sebesar 52,58 persen menempatkan Kabupaten Maros di posisi teratas di Sulawesi Selatan hingga data tersebut dipaparkan. Pemerintah daerah masih memiliki sisa tahun anggaran untuk menjaga tren penerimaan sekaligus mengejar target pendapatan yang telah ditetapkan. (*)
Editor :
Sulselta.net
